RIWARA.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), berencana melakukan langkah progresif untuk memberikan pendidikan koperasi kepada warganya.
Salah satu upayanya adalah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal itu bertujuan untuk membangkitkan kembali marwah ekonomi kerakyatan sejak dini.
“Rencana ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang dikutip Riwara.id dari laman jatengprov.go.id, Selasa 5 Mei 2026.
Ia mengungkapkan rencana itu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian, yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Selasa.
Melalui kurikulum tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sistem dan esensi perkoperasian bagi para siswa.
“Koperasi sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di koperasi ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi yang ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat,” tegas Sumarno.
Selain itu, inisiasi ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung program Presiden RI berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan internalisasi konsep ekonomi kerakyatan, sejak masa sekolah.
"Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang benar-benar memahami koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong bisa terbangun,” jelas Sumarno.
Gebrakan dari Jawa Tengah tersebut, rencananya akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi RI.
Sumarno ingin kurikulum yang disusun tersebut tidak hanya menjadi prototipe di Jawa Tengah, tetapi dapat diadopsi menjadi standar nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, mengungkapkan kurikulum tersebut akan menyasar seluruh sekolah.
Sekolah di sini terdiri dari satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Dwi mengakui selama ini pendidikan ekonomi di sekolah cenderung umum, dan kurang mendalami aspek perkoperasian secara spesifik.
Padahal, lanjut dia, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era tahun 1980-an.
“Kami ingin menaikkan pendidikan Koperasi lagi, karena pendidikan perkoperasian itu sangat penting,” jelas Dwi.
Targetnya Kurikulum Perkoperasian itu diproyeksikan untuk mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Saat ini, menyongsong tahun ajaran baru. Semoga kurikulum itu bisa segera dieksekusi,” imbuhnya.
Dengan adanya kurikulum tersebut, Jawa Tengah optimistis akan lahir generasi muda yang cerdas secara finansial, memiliki jiwa sosial, serta semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa, melalui koperasi.
.jpg)
Pemprov Jateng berencana melakukan inisiasi untuk penerapan Kurikulum Perkoperasian untuk Jenjang SD, SMP dan SMA