JAKARTA, RIWARA.id - Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan segera ditetapkan pada akhir Maret 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keputusan tersebut kini tinggal menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat.

“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).

Meski demikian, pemerintah belum merinci tanggal pasti implementasi kebijakan tersebut. Airlangga menegaskan, pemerintah masih memiliki waktu beberapa hari ke depan untuk memfinalisasi skema sebelum diumumkan kepada publik.

“Ya secepatnya, kan bulan ini tinggal berapa hari. Jadi masih ada waktu,” katanya.

Strategi Hemat Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Kebijakan WFH satu hari per pekan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada harga energi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan efisiensi, meskipun besaran penghematan belum dapat dihitung secara pasti.

“Pasti ada penghematan BBM. Berapa persen saya tidak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” ujarnya.

Menurut Purbaya, efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada pemilihan hari pelaksanaan. Ia menilai hari Jumat bisa menjadi opsi strategis karena sering berada di antara hari kerja aktif dan akhir pekan.

Tidak Berlaku untuk Semua Sektor

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan secara seragam di semua sektor.

Sektor industri seperti pabrik yang membutuhkan operasional berkelanjutan dipastikan tetap berjalan normal tanpa skema WFH. Begitu pula dengan layanan publik yang harus tetap beroperasi penuh.

“Dari segi produktivitas, tidak harus diterapkan pada sektor seperti pabrik. Kantor pelayanan publik tentunya harus tetap berjalan,” kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa secara keseluruhan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional.

“Harusnya tidak masalah kalau cuma satu hari saja. Tidak akan terlalu mengganggu produktivitas total,” ujarnya.

Menunggu Pengumuman Resmi

Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari di penghujung Maret, publik kini menanti pengumuman resmi dari pemerintah terkait skema teknis pelaksanaan, termasuk sektor mana saja yang diwajibkan atau diberik an fleksibilitas.

Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi salah satu langkah adaptif pemerintah dalam merespons dinamika global sekaligus mendorong efisiensi energi nasional tanpa mengorbankan produktivitas.*