Riwara.id – Kondisi nyata ekonomi global yang berdampak langsung pada ekonomi nasional harus menjadi perhatian serius. Dalam jangka panjang konflik Iran Amerika bukan hanya berdampak pada sektor krisis energi tapi juga pelemahan daya beli masyarakat imbas berbagai kebutuhan pokok yang perlahan mulai naik.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk dijaga di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang dipicu gejolak geopolitik dan kenaikan harga energi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan stabilitas daya beli masyarakat menjadi kunci, karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Karena struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan,” ujarnya seperti dikutip Riwara.id dari laman indef.or.id, Minggu, 15 Maret 2026.
Rizal menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini dipengaruhi kondisi Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan perdagangan. Defisit anggaran negara tersebut mencapai sekitar 6,5 persen, sementara total utang telah menembus sekitar 127 triliun dolar AS.
Selain itu, defisit perdagangan yang besar juga mendorong berbagai kebijakan ekonomi ekspansif dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas ekonominya.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik, karena saat ini harga minyak jenis Brent telah mendekati bahkan berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel.
Jika tren tersebut berlanjut maka tekanan inflasi energi akan meningkat dan berpotensi memperbesar defisit fiskal negara-negara importir energi seperti Indonesia.
Selain itu, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan global juga menurut dia dapat meningkat sehingga memperberat kondisi ekonomi dalam negeri.
Rizal menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari tekanan tersebut. Jika daya beli kelompok ini melemah, maka konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan.
“Kebutuhan kebijakan tentu menuntut daya beli atau juga consumption rumah tangga ini diintervensi,” tambahnya.
Intervensi pemerintah diperlukan agar guncangan eksternal tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan yakni menurunkan pajak penjualan bahan bakar minyak (BBM) agar kenaikan harga energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dapat menyalurkan bantuan fiskal berupa transfer tunai atau subsidi tambahan guna menjaga daya beli rumah tangga.
Intervensi ini harus dirancang untuk menahan guncangan eksternal itu agar tidak langsung menghantam daya beli.
Indef membuat simulasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga skenario, yakni ringan, sedang, dan berat.
Dalam simulasi tersebut, jika tidak ada kebijakan antisipatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun hingga 0,12 persen.
Namun dengan kebijakan penahan dampak, seperti subsidi energi dan bantuan fiskal, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditekan sehingga dampaknya relatif lebih kecil.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.
Jika harga minyak rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel, maka defisit APBN Indonesia berpotensi meningkat hingga sekitar Rp240 triliun atau mendekati 4 persen.
Jika perang berkepanjangan hingga sekitar satu setengah bulan dan harga minyak melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi dapat meningkat hingga sekitar Rp544 triliun dengan defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 5–6 persen.
Dengan kondisi seperti ini berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 6 persen, situasi yang hampir menyerupai tekanan fiskal pada masa pandemi COVID-19.***






Pemerintah harus jaga daya beli masyarakat mengingat 53 persen struktur ekonomi Indonesia di topang oleh konsumsi masyarakat