Prabowo Sebut Potensi Kebocoran Anggaran Rp480 Triliun, Soroti Belanja Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu 11 November 2026. Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp480 triliun (Foto: Dok. Riwara.id)

JAKARTA, RIWARA.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi pemborosan dalam belanja pemerintah. Ia menyebut sekitar 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa berpotensi tidak efisien, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp480 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).

Menurut Prabowo, belanja pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa mencapai sekitar sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau kurang lebih Rp1.200 triliun.

Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan sekitar 40 persen berpotensi terbuang akibat sistem pengadaan yang belum efisien. Jika dihitung, nilainya mencapai sekitar Rp480 triliun atau setara hampir 30 miliar dolar AS.

Angka tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan besarnya ruang penghematan yang dapat diperoleh apabila belanja pemerintah dikelola secara lebih terintegrasi.

Pengadaan Barang Dinilai Belum Efisien

Prabowo mencontohkan pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai instansi pemerintah. Barang dengan jenis dan kebutuhan serupa dapat dibeli oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga rumah sakit dengan harga berbeda-beda.

Menurutnya, pola pengadaan yang terfragmentasi berpotensi membuat pemerintah kehilangan kesempatan memperoleh harga yang lebih kompetitif.

Ia menilai pembelian barang dalam jumlah besar dan melalui sistem yang terkoordinasi dapat memperkuat posisi tawar pemerintah sekaligus mengurangi pemborosan.

Usulkan Konsolidasi Pengadaan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo mengemukakan gagasan pembentukan atau penguatan satu badan pengadaan yang dapat mengonsolidasikan kebutuhan belanja pemerintah.

Dengan sistem yang lebih terpusat, kebutuhan barang dan jasa dari berbagai instansi dapat dipetakan sehingga proses pembelian menjadi lebih terencana, transparan, dan efisien.

Presiden menilai penghematan anggaran akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

Meski demikian, angka Rp480 triliun yang disampaikan Prabowo merupakan estimasi potensi pemborosan berdasarkan penjelasannya dalam pidato. Angka tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai kerugian negara yang telah diaudit.

Besaran pemborosan dan mekanisme penghematannya masih memerlukan penjelasan teknis serta data resmi dari lembaga terkait.

Penghematan untuk Program Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa perbaikan tata kelola belanja pemerintah menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara optimal.

Ia menginginkan anggaran yang selama ini berpotensi tidak efisien dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga harus menyentuh cara pemerintah merencanakan dan membelanjakan anggaran.*