JAKARTA, RIWARA.ID– Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta. Keputusan tersebut diambil atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi putusan pemecatan tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026.
“Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," tegas Johnny Eddizon Isir.
Selain sanksi administratif, Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi etika, yakni perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Dijelaskan, jenderal bintang dua itu diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“(Irjen Pol Ahrie Sonta, red) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” papar mantan Kapolrestabes Surabaya
Tersangka Penyadapan Ditahan di Mako Brimob
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat perwira sebagai tersangka dalam pusaran skandal penyadapan ini, yakni:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)
- Irjen Pol Ahrie Sonta (Kadivkum Polri)
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso
- Irjen Pol Slamet Uliandi
Tiga dari empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta, saat ini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi dilaporkan tidak dilakukan penahanan karena masih sakit.
Penyadapan Ilegal Tanpa Prosedur Resmi
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Sa frudin, mengungkapkan bahwa aksi penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menginput sejumlah nomor telepon sasaran ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi resmi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri,” jelas Komjen Asep Safrudin.
Sasaran Penyadapan Ilegal
Bareskrim Polri mencatat bahwa aktivitas penyadapan tanpa izin tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menyasar berbagai pihak strategis lainnya:
- Elite Partai Politik
- Aktivis Kemanusiaan/Demokrasi
- Media/Jurnalis
Operasi penyadapan ini dipastikan berjalan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik, tanpa lampiran Laporan Polisi (LP), serta sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. ***
.jpg)
.jpg)
Majelis KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.