JAKARTA, RIWARA.ID- Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat ini fokus pengusutan skandal penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik yang melibatkan empat perwira tinggi (Pati) Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan DPR ingin membongkar secara transparan siapa aktor intelektual di balik aksi tersebut serta motif hukum di belakangnya.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ungkap Habiburokhman dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin, 9 November 2026.
Awal Terbongkarnya Penyadapan Ilegal
Skandal nasional ini berawal dari pengusuman Bareskrim Polri yang membongkar penyalahgunaan sistem penyadapan Lawful Interception Management System (LIMS) selama periode 2025–2026.
Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tanpa prosedur verifikasi, perintah penyelidikan, maupun payung hukum yang sah.
Tak hanya itu, para terduga pelaku diduga memerintahkan penghapusan jejak log dan file hasil penyadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti.
Sasaran penyadapan ilegal tidak main-main. Selain Presiden Prabowo Subianto, target penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis media, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Empat Pati Polri yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah:
- Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP)
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)
- Irjen Pol. Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri)
Pembentukan Tim Khusus dan Urgensi RUU Penyadapan
Merespons krisis ini, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk Tim Khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin. Pihak Mabes Polri juga menggaransi bahwa penanganan perkara ini murni proses hukum penegakan regulasi terhadap oknum dan tidak berkaitan dengan dinamika politik internal institusi.
Di sisi lain, skandal ini memicu dorongan kuat dari pimpinan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Langkah ini dinilai mendesak guna memperketat pengawasan, mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan, serta melindungi hak privasi warga negara.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Habiburokhman.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI diharapkan dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, hingga langkah-langkah untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serupa di kemudian hari. ***
.jpg)
Komisi III DPR RI akan menggelar raker bersama Kapolri pada 12 November 2026 untuk mengusut kasus penyadapan ilegal yang melibatkan 4 jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.