Ini Alasan Wapres Gibran Temui Presiden Prabowo untuk Ajukan Pengunduran Diri

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri (Foto: Instagram.com/@gibran_rakabuming)

RIWARA.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 November 2026. Saat itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya pertemuan antara Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu, Wapres mengajukan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinamika politik yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkaman Agung (MA) terkait dokumen latar belakang pendidikan Gibran.

“Memang benar Wapres mengajukan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, kami meluruskan jika tidak benar Presiden menolak pengajuan tersebut. Presiden hanya memberikan saran-saran kepada Wapres Gibran,” kata Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.

Wapres pun meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen latar belakang pendidikannya, melalui proses hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permasalahan ijazah Wapres Gibran ini menjadi viral setelah putusan MK pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.

Sementara, pada 30 Oktober 2026, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah dan dinyatakan batal.

Dari putusan itu, Tim Kuasa Hukum Gibran sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk mengecek status hukum laporan, terkait polemik surat keterangan pendidikan tersebut.

Desakan Pemakzulan

Permasalahan keabsahan ijazah itu memicu desakan politik agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wapres atau mengikuti proses pemakzulan. Selain itu, juga bergulir wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh mayoritas fraksi di DPR RI untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Aliansi masyarakat sipil juga mendatangi DPR RI untuk mendorong digunakannya hak angket. Di beberapa daerah salah satunya DIY, juga ada perwakilan masyarakat yang mendatangi Kantor DPRD untuk usulan pemakzulan Wapres Gibran. Bahkan, mereka sempat menurunkan foto Gibran saat mengutarakan aspirasinya.