JAKARTA, RIWARA.ID – Komisi III DPR RI mendesak tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengusutan hukum ini diharapkan dapat membongkar aktor intelektual di balik aksi penyelewengan tersebut, tanpa berhenti hanya pada para tersangka yang telah ditangkap.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menegaskan pentingnya menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus penyadapan presiden ini.
"Saya harap tim khusus yang dibuat Kapolri bisa menemukan dalang dari penyadapan oleh para jenderal," kata Sahroni di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Hukum Tidak Pandang Bulu
Sahroni menggarisbawahi bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum. Kasus penyadapan ilegal ini dinilai sangat krusial dan masuk dalam kategori ancaman serius karena menargetkan kepala negara secara langsung.
"Di mata hukum semua setara dan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat. Yang disadap juga tidak main-main, langsung Bapak Presiden, ini sudah tidak masuk di akal," tegasnya.
Untuk menangani persoalan tersebut, DPR mendorong sinergi ketat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Proses penyelidikan juga diharapkan berjalan secara terbuka dan transparan agar publik dapat mengawal perkembangannya.
"Polri dan BIN harus serius mengusut ini semua dan membukanya secara transparan," tambah Sahroni.
Langkah Proaktif Polri dan Bentuk Tim Khusus
Sebagai respons terhadap isu hukum yang menjadi perhatian publik ini, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah resmi membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa pembentukan timsus ini merupakan langkah proaktif serta bentuk keseriusan pimpinan Polri dalam merespons dinamika yang ada.
Tim khusus ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin untuk melakukan investigasi mendalam dari berbagai informasi yang terkumpul. Koordinasi langsung di bawah Kabareskrim diharapkan mampu mengurai dan mengungkap perkara penyadapan pejabat negara ini secara menyeluruh hingga tuntas. ***
.jpg)
Komisi III DPR mendesak tim khusus Polri dan BIN mengusut tuntas dalang penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan