Rp2 Miliar Disita KPK! Ini Profil dan Rekam Jejak...

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin

RIWARA.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Penyitaan dilakukan terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018–2023

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penyitaan uang tersebut. Menurutnya, uang disita dari Bobby yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar. Dari salah seorang saksi Sdr. BR,” kata Budi melalui pesan tertulis, Jumat 6 November 2026.

Budi memastikan penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina. “Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU,” ujarnya.

Profil Bobby Rasyidin

Bobby Rasyidin merupakan seorang profesional muda Indonesia asal Padang. Ia lahir pada 31 Oktober 1974 di Padang, Sumatera Barat.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini merupakan putra dari seorang Guru Besar Universitas Andalas serta pendiri Bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djaml Padang, bernama Prof. dr. Asnil Sahim, Sp.JP(K).

Setamat dari SMA Negeri 1 Padang pada 1992, ia melanjutkan pendidikan tinggi di ITB dan meraih gelar sarjana (S-1) jurusan Teknik Telekomunikasi tahun 1996. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas New South Wales (UNSW) Sydney, Australia dan meraih gelar master (MBA) pada 2000.

Selain di Sydney, ia juga meraih gelar master di jurusan dan tempat lain. Tepatnya yakni gelar Master of Psychology Management di Naperville pada 1999.

Jejak Karier Bobby Rasyidin

Pada 12 Agustus 2025 lalu, Bobby Rasyidin ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Ia menggantikan Didiek Hartantyo.

Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

Sebelumnya, Bobby pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021—2025. Selain itu, ia juga menduduki jabatan Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk sejak bulan Juni 2020 lalu

Namanya sebenarnya telah dikenal karena ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Alcatel Lucent Indonesia. Di usia 38 tahun, dirinya merupakan profesional muda asal Indonesia pertama yang dipercaya menduduki posisi puncak di salah satu vendor jaringan dan solusi telekomunikasi terbesar dunia asal Prancis tersebut.

Selengkapnya, berikut ini rekam jejak jabatan yang pernah diemban Bobby Rasyidin:

Direktur Utama PT Len Industri (Persero): tahun 2021—2025
Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk: sejak Juni 2020
Direktur Utama PT Teknologi Riset Global Investama: tahun 2016
Komisaris Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia: tahun 2016—2019
Komisaris Utama PT Indonesian Cloud: tahun 2019—2021
Komisaris Utama PT Akses Prima Indonesia: tahun 2016—2021
Direktur Utama PT Alcatel Lucent Indonesia: tahun 2012—2015
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke-24: mulai 12 Agustus 2025

Kasus Digitalisasi Pertamina

Dalam kasus ini, KPK telah menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018–2023. Mereka, Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017-2019.

Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020. Serta, Elvizar selaku pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom.

KPK menjelaskan proyek ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018. Proyek tersebut ditujukan untuk memantau stok bahan bakar minyak (BBM) secara real time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Nilai proyek ini Rp3,6 triliun.

Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi pengondisian. Yaitu, dalam proses pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG).

Taufik mengatakan Elvizar diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya. Pelobian dilakukan agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC.

"EL memberikan sekitar Rp2 miliar kepada pihak PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Sehingga PT PCS menjadi satu-satunya vendor penyedia EDC," katanya.

Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai Rp193,75 miliar. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat EDC diperkirakan mencapai Rp128,42 miliar. ***