RIWARA.id – Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Dr. Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas untuk mentransformasi Korps Bhayangkara saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Langkah penunjukan perwira tinggi berlatar belakang reserse ini menjadi sorotan publik usai Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama tunggalnya ke DPR RI guna memimpin institusi kepolisian.
Dalam pemaparannya di hadapan para anggota dewan, Suyudi menegaskan agenda pertama yang akan dijalankannya adalah penguatan kelembagaan melalui efisiensi struktur organisasi kepolisian secara menyeluruh.
Ia merencanakan postur Mabes Polri dibuat lebih strategis dan ramping, sementara tingkat Polda disiapkan secara profesional dan suportif, Polres diperkuat sebagai satuan operasional dasar, serta Polsek dirancang tangguh dan dekat dengan warga.
Struktur internal dan lapisan persetujuan yang dianggap tidak memberikan nilai tambah akan ditelaah untuk disederhanakan agar tidak memperlambat kinerja lapangan .
Agenda kedua berfokus pada pembenahan penuh sistem pembinaan SDM dan rekrutmen, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan karier, hingga purna tugas.
Suyudi menekankan penerapan prinsip meritokrasi dan rekam integritas secara ketat sebagai dasar penugasan, tanpa memberi ruang bagi praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship.
Anak buah yang berprestasi dipastikan mendapat perlindungan serta ruang karier yang layak, sedangkan setiap bentuk pelanggaran akan ditindak secara konsisten dan proporsional.
Pada agenda ketiga, Suyudi mendorong penguatan pelayanan publik agar bergeser dari sekadar formalitas prosedur menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang cepat, transparan, dan inklusif.
Proses digitalisasi layanan bakal diperluas untuk menutup celah pungutan liar (pungli), sehingga kehadiran Polri dapat diakses warga dengan mudah tanpa hambatan birokrasi.
Untuk agenda keempat, penguatan penegakan hukum akan diukur berdasarkan kualitas penanganan perkara yang sah dan berbasis bukti (scientific crime investigation), bukan sekadar kuantitas kasus.
Sementara pada agenda kelima, sistem pengawasan internal diubah menjadi berbasis risiko dengan penanganan pengaduan yang transparan serta menjamin perlindungan bagi pelapor.
Adapun agenda keenam berfokus pada akuntabilitas anggaran, di mana keberhasilan pengelolaan keuangan tidak lagi diukur dari tingkat penyerapan, melainkan dari manfaat riil yang dirasakan masyarakat di lini terdepan.
Lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973, jenderal bintang tiga lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 Bataly on Tunggal Panaluan ini memiliki riwayat karier dan rekam jejak akademis yang sangat panjang.
Selain menuntaskan jenjang STIK/PTIK, Sespimti, dan Lemhannas, Suyudi juga memegang gelar formal Doktor Ilmu Hukum, Magister Sains, Sarjana Hukum, serta Sarjana Ilmu Kepolisian.
Pengalaman lapangannya diasah dari berbagai posisi kunci reserse di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk sebagai Kanit Resmob, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.
Karier kepemimpinan teritorialnya berlanjut saat dipercaya menjabat sebagai Kapolres Bogor pada 2015, Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2016, serta Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017.
Ia kemudian ditarik sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2019 untuk memimpin langsung pengungkapan kejahatan jalanan, aksi premanisme, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Setelah menduduki posisi Wadirtipidum Bareskrim Polri, Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri, Wakapolda Metro Jaya pada 2023, serta Kapolda Banten pada 2024, Suyudi dilantik sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025 sebelum kini dicalonkan menjadi Kapolri. (*)
.jpg)
Komjen Suyudi Ario Seto beberkan 6 program prioritas di DPR RI. Cek riwayat karir dan profil calon tunggal Kapolri ini.