Komisi IX DPR RI Setujui Pagu Anggaran 2027 untuk 4 Kementerian dan Lembaga, BGN Dapat Anggaran Terbanyak, Segini Jumlahnya

Komisi IX DPR RI Menyetujui Pagu Anggaran 2027 untuk 4 Kementerian dan Lembaga (Foto: Instagram.com/@dpr_ri)

RIWARA.id – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran 2027 untuk sejumlah lembaga dan kementerian dalam rapat yang digelar pada Kamis 17 September 2026. Dari hasil rapat tersebut, alokasi anggaran difokuskan untuk 4 hal yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), bidang ketenagakerjaan, pelindungan pekerja migran, serta keamanan obat dan makanan.

Empat mitra yang berkaitan dengan fokus tersebut adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Ketenagakerjan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI, dan BPOM RI. Persetujuan pagu anggaran itu tetap diikuti dengan pengawasan pengelolaan anggarannya oleh DPR.

Dilansir Riwara.id dari akun Instagram @dpr_ri, Rabu 23 September 2026, berikut ini rincian pagu anggaran 2027 untuk 4 lembaga dan kementerian:

1. Badan Gizi Nasional

Pagu anggaran 2027 yang disetujui untuk BGN sebesar Rp240 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pemenuhan dan peningkatan gizi masyarakat, termasuk pelaksanaan program MBG.

2. Kementerian Ketenagakerjaan

Pagu anggaran 2027 yang disetujui untuk Kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp6 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pelindungan pekerja.

3. Kementerian P2MI/BP2MI

Pagu anggaran 2027 yang disetujui untuk Kementerian P2MI/BP2MI sebesar Rp3 triliun. Anggaran itu dilokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelindungan dan pelayanan pekerja migran Indonesia, termasuk perluasan peluang kerja di luar negeri.

4. BPOM RI

Pagu anggaran 2027 yang disetujui untuk BPOM RI sebesar Rp1 triliun. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan, termasuk penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan.

Dari pagu anggaran yang telah disetujui, ada beberapa catatan dari Komisi IX DPR RI untuk 4 kementerian dan lembaga tersebut, yaitu:

- Untuk BGN khususnya program MBG wajib melakukan pemetaan yang jelas terutama di wilayah 3T, agar pelaksanaan dan pengawasannya lebih efektif.

- Untuk Kementerian Ketenagakerjaan khususnya program dunia kerja difokuskan untuk penguatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja, termasuk dukungan untuk MagangHub.

- Untuk Kementerian P2MI/BPMI dalam program pekerja migran, difokuskan pada perluasan peluang kerja di luar negeri dengan memastikan aspek keamanan dan pelindungan pekerja migran.

- Untuk BPOM dalam program keamanan pangan, difokuskan pada pengawasan MBG, termasuk pengujian sampel makanan.

“Komisi IX DPR RI telah menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian P2MI/BP2MI, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2027. Kami berharap anggaran ini dapat digunakan secara maksimal,” tutur Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.