RIWARA.id - Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa hal yang harus diperbaiki karena mendapatkan banyak kritik dari masyarakat.
Dilansir dari DPR.go.id, anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak kepada Prabowo untuk bisa memperbaiki tata kelola program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain kedua program utama Presiden Prabowo tersebut, harus ada juga perbaikan dana transfer ke daerah.
Perbaikan program tersebut sangat penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Ahmad, partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyukseskan program pemerintah.
Sayangya, beberapa kebijakan dan program unggulah pemerintah masih belum mendapatkan perhatian sepadan karena lemahnya sosialisasi serta informasi yang keliru.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional" kata Ahmad yang dikutip dari situs resmi DPR.
Dalam bidang reforma agraria, kebijakan pemerintah juga harus bisa melampaui legalisasi aset serta pembagian sertifikasi tanah.
Bagi masyarakat yang sedang terkena konflik agraria, harus ada harmonisasi data pertanahan sampai koordinasi antarkementerian dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Ahmad juga menilai kebijakan satu data sangat diperlukan untuk menyalaraskan informasi antarkementerian serta lembaga.
Lalu terkait MBG, Ahmad juga melihat program tersebut sangat penting bagi memenuhi gizi masyarakat.
Tapi, masalah pengawasan anggaran dan pelaksanaan harus bisa diperkuat dan setiap pelanggaran hukum harus bisa ditindak.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Sampai saat ini, anggaran program MBG sudah dirasionalisasi lebih dari Rp360 triliun menjadi hanya sebesar Rp240 triliun saja.
Masalah KDMP
Untuk KDMP, Ahmad juga mendesak pemerintah bisa mempercepat operasional agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
KDMP berpotensi untuk mendukung distribusi barang bersubsidi sampai kebutuhan logistik desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Terakhir, Ahmad juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Dirinya menjelaskan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD saja.
Karena itu, pemerintah daerah harus bisa meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola sampai memperkuat kemandirian fiskal.
Dirinya juga turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang masih belum matang karena bisa berpotensi memperburuk persepsi masyarakat.
Selain itu, Ahmad juga menilai kebijakan dalam mempertahankan subsidi serta kompensasi energi dalam menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Semoga Bermanfaat.***
Anggota DPR soroti dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Minta perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis, KDMP, hingga kemandirian fiskal daerah.