RIWARA.id – Wali Kota Surakarta Respati Ardi memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo ke depan berjalan jauh lebih tepat sasaran, efektif, serta mengedepankan kualitas mutu pasca-Badan Gizi Nasional (BGN) merespons positif usulan moratorium setempat.
Langkah penataan ulang ini diambil setelah Pemerintah Kota Surakarta secara resmi melayangkan surat usulan moratorium sejak Februari lalu, demi mengevaluasi total distribusi dan operasional di lapangan agar tidak meleset dari target sasaran riil masyarakat penerima manfaat.
Respati mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena aspirasi serta suara dari warga Kota Solo yang diperjuangkan secara intensif oleh jajaran pemerintah daerah akhirnya didengar dan langsung mendapat tindak lanjut konkret dari otoritas pusat.
Surat resmi penundaan sementara atau moratorium ekspansi unit baru tersebut sengaja dikirimkan guna menata kembali manajemen tata kelola program, terutama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur pendukung, higienitas pangan, dan akurasi data anak di lapangan.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 70 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi penuh di berbagai sudut wilayah Kota Solo untuk menyuplai pasokan ransum sehat bergizi setiap harinya.
Melalui kebijakan moratorium ini, Pemkot Surakarta merekomendasikan pembatasan ketat jumlah operasional SPPG di angka maksimal 81 unit saja, yang diproyeksikan mampu mencakup total target sasaran hingga 160 ribu orang penerima manfaat.
Demi menjaga kualitas makanan yang didistribusikan, jajaran eksekutif daerah tidak tinggal diam melainkan terus memperketat pengawasan operasional harian secara berlapis agar tidak kecolongan terkait aspek kebersihan dapur produksi.
Dalam skema pemantauan intensif tersebut, Pemkot Solo secara resmi melibatkan penuh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surakarta yang dipimpin langsung oleh istri Wali Kota, Venessa Winastesia.
Keterlibatan aktif jaringan ibu-ibu PKK ini dinilai sangat krusial karena mereka memiliki sensitivitas, perhatian, serta kepedulian yang sangat tinggi terhadap standar gizi anak serta kondisi riil masyarakat di lapisan paling bawah.
Berkat konsistensi, integritas, dan manajemen pemantauan lapangan yang solid tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan menetapkan TP PKK Kota Surakarta sebagai role model tunggal percontohan pelaksanaan MBG terbaik di tingkat provinsi.
Guna menjamin keandalan data dan objektivitas kualitas di lapangan, tim gabungan pemantau rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan awal ke berbagai dapur produksi penyedia makanan gratis.
Setiap temuan minor maupun masukan evaluatif dari kader PKK di lapangan langsung diteruskan ke tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) serta Badan Gizi Nasional pusat agar segera dieksekusi demi melindungi kepentingan serta kesehatan warga Kota Solo.
Di samping penataan internal, momentum pergantian Kepala BGN yang baru diharapkan mampu membawa angin segar perbaikan tata kelola makro, memperkuat prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan secara masif mutu layanan program strategis nasional ini.
Wali Kota Solo Respati Ardi pastikan program Makan Bergizi Gratis kian tepat sasaran usai BGN merespons usulan moratorium SPPG.