
RIWARA.id , Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa alokasi anggaran yang dikelolanya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang beredar di publik.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, angka Rp335 triliun merupakan total kebutuhan program secara keseluruhan, termasuk dana cadangan pemerintah yang tidak seluruhnya berada dalam kendali lembaganya.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kami memiliki anggaran Rp335 triliun, itu tidak benar,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).
Asal-usul Angka Rp335 Triliun
Dalam dokumen resmi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 serta Nota Keuangan APBN 2026, kebutuhan total program MBG memang tercatat mencapai Rp335 triliun.
Namun, dari jumlah tersebut:
Rp268 triliun dialokasikan kepada BGN sebagai pelaksana utama
Rp67 triliun berasal dari dana cadangan pemerintah melalui skema Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Dana cadangan tersebut disiapkan untuk kebutuhan tambahan program ke depan dan tidak seluruhnya langsung digunakan oleh BGN.
Mayoritas Anggaran untuk Makanan dan Dampak Ekonomi
BGN menyebut sekitar 93% dari Rp268 triliun dialokasikan langsung untuk program MBG.
Dari total sekitar Rp249 triliun anggaran program:
70% digunakan untuk pembelian bahan baku makanan
20% untuk operasional (listrik, transportasi, distribusi, dll)
Sisanya untuk kebutuhan lain dalam rantai distribusi
Menurut Dadan, penggunaan anggaran ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga memberi efek ekonomi luas.
“Anggaran itu berdampak dan menguntungkan petani, peternak, nelayan, hingga UMKM,” ujarnya.
Libatkan 1,2 Juta Relawan, Digaji Hingga Rp3,2 Juta
Program MBG juga melibatkan jaringan besar relawan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga saat ini:
Jumlah relawan: lebih dari 1,2 juta orang
Penghasilan: Rp2,4 juta – Rp3,2 juta per bulan
BGN menyebut relawan menjadi tulang punggung distribusi program di lapangan, sekaligus bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja.
Target 82,9 Juta Penerima pada 2026
Dalam APBN 2026, program MBG menargetkan:
82,9 juta penerima manfaat
(siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita)
Angka ini meningkat sekitar 32% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 56,13 juta penerima.
Namun, catatan penting muncul dari realisasi tahun lalu. BGN hanya mampu menyerap:
Rp51,5 triliun dari total pagu Rp71 triliun
Atau sekitar 72,5% penyerapan anggaran
Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi program tahun 2026.
Sorotan Transparansi Dana Cadangan Rp67 Triliun
Meski telah diatur dalam APBN, alokasi dana cadangan Rp67 triliun dalam skema belanja non-K/L masih minim penjelasan rinci dalam dokumen resmi.
Ketiadaan detail penggunaan dana tersebut berpotensi menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran jumbo program MBG.
Fokus pada Dampak Nyata
BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat.
“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dadan.
Program MBG sendiri dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi nasional, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja di berbagai daerah.*
Inung R Sulistyo


BGN tegaskan anggaran MBG 2026 hanya Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun. Ini penjelasan lengkap soal dana cadangan, alokasi belanja, dan target 82,9 juta penerima.