Harga BBM Berpotensi Naik, Efek Domino ke Inflasi dan Daya Beli Mengintai

RIWARA.id - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen proyeksi harga April 2026. Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina (Persero), potensi kenaikan harga energi dinilai berisiko memicu tekanan ekonomi yang lebih luas, terutama terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi ditentukan oleh mekanisme pasar dan menjadi kewenangan badan usaha. Artinya, fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah akan sangat memengaruhi harga jual di tingkat konsumen.

Dalam konteks tersebut, setiap kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti efek berantai terhadap berbagai sektor. Ekonom menilai, sektor transportasi menjadi yang paling cepat merasakan dampaknya. Kenaikan harga BBM akan mendorong biaya operasional kendaraan, baik untuk angkutan barang maupun penumpang.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan ongkos logistik secara nasional. Dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada distribusi darat, kenaikan biaya logistik hampir pasti akan diteruskan ke harga barang. Pelaku usaha cenderung menyesuaikan harga untuk menjaga margin, terutama di tengah tekanan biaya produksi.

Dampak berikutnya akan terasa pada harga pangan. Distribusi bahan pokok seperti beras, sayur, dan kebutuhan harian lainnya sangat bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi naik, harga di tingkat konsumen pun ikut terdorong.

Kenaikan harga pangan menjadi perhatian serius karena berkontribusi besar terhadap inflasi, khususnya komponen volatile food. Lonjakan pada sektor ini relatif cepat dirasakan masyarakat, terutama di pasar tradisional.

Di sisi lain, Bank Indonesia akan mencermati potensi tekanan inflasi yang muncul dari kenaikan harga energi. Meski BBM nonsubsidi tidak secara langsung masuk dalam komponen inflasi inti, dampak lanjutannya dapat memengaruhi ekspektasi inflasi.

Ekspektasi inflasi yang meningkat dapat memicu pelaku usaha menaikkan harga lebih awal sebagai langkah antisipasi. Fenomena ini kerap disebut sebagai “second round effect”, di mana kenaikan harga energi memicu kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan.

Lebih jauh, tekanan juga dirasakan pada sisi daya beli masyarakat. Kelompok berpendapatan menengah ke bawah menjadi yang paling rentan terdampak. Kenaikan pengeluaran untuk energi membuat alokasi belanja untuk kebutuhan lain menjadi terbatas.

Pengguna kendaraan harian seperti ojek online, kurir, dan pelaku usaha kecil diperkirakan akan merasakan dampak langsung. Jika biaya operasional meningkat tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, margin usaha akan tergerus.

Dalam situasi ini, kebijakan pemerintah menahan harga BBM subsidi menjadi faktor penting untuk menj aga stabilitas ekonomi. Harga Pertalite, misalnya, tetap dijaga agar tidak naik guna meredam dampak inflasi yang lebih luas.

Langkah tersebut dinilai sebagai “penahan guncangan” agar kenaikan BBM nonsubsidi tidak langsung merembet ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan tetap menjaga harga BBM subsidi, pemerintah berupaya mempertahankan daya beli dan mencegah gejolak sosial.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Ketergantungan terhadap energi fosil serta dinamika harga minyak global membuat risiko kenaikan harga BBM akan terus berulang. Dalam kondisi geopolitik global yang tidak menentu, tekanan terhadap harga energi bisa terjadi sewaktu-waktu.

Pada akhirnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan hanya isu sektoral, melainkan memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional. Dari transportasi hingga harga pangan, dari inflasi hingga daya beli, seluruhnya saling terhubung dalam satu rantai dampak.

Tanpa pengelolaan yang tepat, kenaikan harga energi berpotensi menjadi pemicu tekanan ekonomi yang lebih dalam. Oleh karena itu, kepastian kebijakan dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.