Ilustasi Petugas memeriksa laporan anggaran di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penguatan pengawasan guna memastikan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan dana di lapangan. (Foto: Ilustrasi di buat menggunakan teknologi buatan AI)

RIWARA.id – Pemerintah memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan aparat penegak hukum. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui jajaran intelijen untuk mengawasi penggunaan anggaran di ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Dilansir riwara.id dari laman Antara pada hari ini, Selasa, 17 Maret 2026, langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan, termasuk dugaan mark up anggaran yang sempat menjadi perhatian publik.

Pengawasan Diperkuat hingga ke Daerah

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengawasan program MBG kini diperluas dengan melibatkan jaringan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) yang tersebar hingga ke daerah.

“Kita membuka diri untuk masyarakat ikut memantau. Sekarang kita tambah komponen pengawasan dari Kejagung, termasuk jaringan di daerah hingga desa,” ujarnya usai pertemuan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.

Menurutnya, keberadaan aparat intelijen kejaksaan di berbagai wilayah diharapkan dapat memperkuat sistem kontrol terhadap pelaksanaan program di la p angan.

Anggaran Besar Mengalir ke Daerah

Program MBG saat ini telah menjangkau puluhan ribu unit SPPG di seluruh Indonesia. BGN mencatat, jumlah SPPG telah mencapai lebih dari 25 ribu unit yang tersebar di 38 provinsi.

Setiap unit SPPG menerima alokasi anggaran bulanan yang cukup besar.

“Rata-rata SPPG di Jawa dan Sumatera menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Untuk wilayah dengan biaya tinggi seperti Papua dan Indonesia timur bisa lebih dari itu,” jelas Dadan.

Besarnya aliran dana tersebut menjadi alasan utama perlunya penguatan sistem pengawasan agar penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan.

Libatkan Audit dan Pengawasan Internal

Selain menggandeng Kejaksaan Agung, BGN juga telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap seluruh pengeluaran program.

Di internal, BGN juga memiliki unit khusus yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penyaluran Dana Melalui Sistem Terpusat

Dadan menjelaskan bahwa penyaluran anggaran dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke reken in g virtual masing-masing SPPG.

Sistem ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi anggaran.

Namun demikian, pengawasan tetap diperlukan karena dana yang dikelola di tingkat operasional cukup besar dan tersebar luas.

Imbauan Gunakan Anggaran Sesuai SOP

BGN mengingatkan seluruh mitra pelaksana program untuk menggunakan anggaran sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

“Mohon digunakan dengan optimal dan transparan sesuai aturan yang berlaku,” kata Dadan.

Upaya Jaga Kepercayaan Publik

Penguatan pengawasan ini juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawas keuangan, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.*