RIWARA.id – Pemerintah pusat resmi berencana mengaktifkan kembali Bandar Udara (Bandara) Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat, dan Bandara Adi Sutjipto di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk melayani penerbangan sipil komersial secara luas.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus merespons tingginya mobilitas masyarakat di dua wilayah pariwisata utama tersebut.
Rencana reaktivasi kedua bandara itu dibahas secara intensif dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, Senin (25/5/2026). Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menerima kunjungan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, di ruang kerja Wamenhan.
Langkah pengaktifan kembali arus penerbangan sipil di kedua lokasi tersebut bukan tanpa tantangan besar di lapangan. Pasalnya, baik Bandara Husein Sastranegara maupun Bandara Adi Sutjipto saat ini masih berada di dalam kompleks pangkalan militer aktif milik TNI Angkatan Udara.
Berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI, reaktivasi kedua fasilitas perhubungan ini bukan sekadar wacana sektoral. Kebijakan pemanfaatan kembali infrastruktur penerbangan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebelumnya, operasional sipil di Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Adi Sutjipto sempat dibatasi secara ketat oleh regulasi pemerintah terdahulu. Pembatasan masif khususnya terjadi pada Bandara Adi Sutjipto setelah Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo resmi beroperasi penuh untuk penerbangan domestik dan internasional.
Kementerian Pertahanan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung regulasi baru terkait skema pemanfaatan bersama pangkalan udara militer ini. Kemhan siap memfasilitasi kebutuhan teknis kementerian lembaga demi mendorong konektivitas transportasi udara nasional.
Meski memberikan lampu hijau, Wamenhan memberikan catatan kritis yang wajib dipenuhi oleh pengelola penerbangan sipil nantinya. Donny menegaskan bahwa pemanfaatan pangkalan udara untuk kepentingan komersial sama sekali tidak boleh mengendurkan kesiapan operasional pertahanan TNI AU.
Pemerintah harus jeli dalam menjaga keseimbangan antara akselerasi ekonomi wilayah dan kepentingan keamanan nasional. Keselamatan dan kedaulatan udara yang dikawal oleh jajaran militer tetap menempati prioritas tertinggi dalam hierarki operasional di dalam pangkalan.
“Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik,” tutur Donny.
Hingga saat ini, tim teknis dari kementerian terkait tengah memetakan sejumlah tantangan operasional di lokasi. Salah satu fokus utama yang menjadi ganjalan adalah masalah pengaturan kapasitas apron atau tempat parkir pesawat yang terbatas.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Kemhan bersama Bappenas akan segera menggelar koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah terkait. Pengaturan ketat mengenai manajemen waktu terbang (flight slot) menjadi instrumen kunci yang akan digodok bersama.
Langkah sinkronisasi ini diperlukan agar tidak terjadi kepadatan jadwal yang dapat mengganggu misi latihan atau patroli taktis TNI AU. Manajemen lalu lintas udara yang rapi diharapkan mampu membuat aktivitas penerbangan militer dan sipil berlangsung secara harmonis, selaras, serta tanpa saling mengganggu satu sama lain.
Presiden Prabowo perintahkan Bandara Husein Sastranegara Bandung & Adi Sutjipto Jogja dibuka lagi untuk penerbangan sipil komersial.