RIWARA.id – Langkah berani diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menavigasi diplomasi pertahanan Indonesia. Pemerintah dikabarkan tengah serius mempertimbangkan tawaran Amerika Serikat (AS) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) regional pesawat angkut militer C-130 Hercules, dengan menunjuk Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, sebagai lokasi fasilitas tersebut.
Rencana menempatkan pusat perawatan Hercules di bandara terbesar di Jawa Barat ini langsung memicu perdebatan sengit di lingkungan parlemen dan pengamat militer. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menabrak prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif dan doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang selama ini dianut Indonesia.
Anggota DPR dan pakar geopolitik mengingatkan pemerintah untuk tidak naif dalam melihat ketertarikan mendadak Washington terhadap Kertajati. Ada sejumlah alasan kuat mengapa niat AS patut dicurigai secara mendalam, terutama jika dikaitkan dengan strategi global Pentagon di kawasan Indo-Pasifik.
Kekhawatiran dan Kewaspadaan di antaranya datang dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, dia memperingatkan adanya risiko kedaulatan.
DPR menyoroti kekhawatiran bahwa fasilitas MRO tersebut dapat dipersepsikan secara internasional sebagai pangkalan militer terselubung milik Amerika Serikat, sehingga menuntut adanya pengkajian menyeluruh terkait aspek keamanan dan pertahanan
Meski ada juga yang mendukung, seperti anggota Komisi I DPR seperti Dave Laksono menyambut baik rencana tersebut. Kerja sama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pihak AS ini dinilai akan mendatangkan nilai ekonomi yang masif, meningkatkan kapasitas teknis tenaga ahli dirgantara Indonesia, dan menghidupkan kembali fungsi optimal Bandara Kertajati.
Doktrin Terbaru AS: Places Not Bases
Kecurigaan terbesar mengarah pada strategi militer modern AS yang dikenal dengan doktrin "Places, not Bases" (Tempat, bukan Pangkalan). Melalui strategi ini, AS tidak lagi membangun pangkalan militer konvensional yang mencolok, melainkan meminjam atau menyewa fasilitas lokal milik negara mitra untuk diubah menjadi hub logistik militer tersamar.
Letak Bandara Kertajati yang strategis di Jawa Barat, dengan landas pacu yang panjang dan akses yang relatif dekat ke Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), menjadikannya aset yang sangat bernilai tinggi di mata militer AS. Fasilitas MRO ini dicurigai bakal menjadi kedok bagi penempatan personel teknis, pengondisian aset tempur, dan pengumpulan data intelijen kawasan secara permanen oleh pihak asing.
Jika tawaran ini resmi diterima, Indonesia dihadapkan pada kalkulasi untung-rugi yang sangat berisiko bagi kedaulatan negara. Dari sisi keuntungan, hal yang paling nyata adalah terjadinya transfer teknologi penerbangan militer berskala internasional ke dalam negeri.
Pusat perawatan ini juga dipastikan akan menghidupkan ekosistem kedirgantaraan di Bandara Kertajati yang selama ini dinilai kurang optimal. Selain menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, fasilitas ini dapat memperkuat kapabilitas industri pertahanan domestik, seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dalam menguasai teknologi pesawat angkut berat.
Secara diplomasi, menerima tawaran ini dapat mempererat hubungan bilateral dengan AS dan memastikan pasokan suku cadang serta modernisasi armada Hercules milik TNI Angkatan Udara berjalan tanpa hambatan birokrasi dari Washington.
Namun, daftar kerugian dan risiko yang harus ditanggung Indonesia jauh lebih masif jika pemerintah tidak berhati-hati. Risiko paling fatal adalah runtuhnya kredibilitas politik luar negeri Bebas-Aktif Indonesia di mata dunia internasional.
Menerima fasilitas logistik militer AS di tanah Jawa akan dibaca oleh Beijing sebagai sinyal bahwa Jakarta telah bergeser ke kubu Washington. Hal ini berpotensi memicu ketegangan diplomatik dan ekonomi baru dengan China, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.
Dari aspek yurisdiksi, standar pengamanan teknologi militer AS yang sangat ketat dikhawatirkan akan menciptakan "wilayah eksklusif" di dalam Kertajati yang tidak bisa diakses sembarangan oleh otoritas keamanan Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka kedaulatan NKRI secara de facto telah tercoreng.
Presiden Prabowo Subianto kini memegang kendali penuh atas keputusan strategis ini. Publik dan parlemen mendesak agar komitmen kerja sama ini nantinya tidak memberikan hak eksklusif apa pun kepada militer AS, demi menjaga tanah air agar tidak terseret ke dalam pusaran konflik kekuatan global. (*)
Presiden Prabowo berencana tempatkan pusat perawatan Hercules AS di Bandara Kertajati. Kerja sama ini picu kecurigaan pangkalan tersamar.