.jpg)
Riwara.id – Banyaknya data bansos yang mengalami eror dan kurang tepat sasaran menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri bagi Kementerian Sosial dan instansi terkait agar bisa menyajikan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Salah satu langkah nyata yang sedang diupayakan adalah percepatan digitalisasi bansos untuk meminimalisir human eror dalam proses pengumpulan data bansos 2026.
Hal ini dibahas dalam rapat Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari uji coba (piloting) digitalisasi bansos.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah bansos yang belum tepat sasaran.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dikutip Riwara.id dari laman Kemensos, Selasa, 28 April 2026.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja bersama setiap hari di satu lokasi. Cara ini diharapkan bisa mempercepat integrasi data dan memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” tambahnya.
Dari hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos sekarang sudah berjalan sekitar 80% dari target yang diharapkan. Tapi, masih ada beberapa kendala, terutama di kualitas dan kelengkapan data.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Kemensos juga mengusulkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut terlibat dalam pengawasan dan audit sehingga proses pelaksanaan bisa lebih terjaga kualitasnya sejak awal.
“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Piloting digitalisasi bansos ini akan dilakukan di 42 kabupaten/kota, sebagai langkah awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa agenda transformasi digital dalam perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu, dengan fokus awal pada program bantuan sosial di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
DEN menjelaskan bahwa digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada program bansos, namun juga berpotensi diperluas ke berbagai program perlindungan sosial lainnya. Saat ini, terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga yang menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal langsung kerja tim lintas sektor. Ia mengatakan akan memantau pelaksanaan ini sejak hari pertama.***
Sering terjadi eror pada data bansos 2026, Kemensos akan percepat proses digitalisasi bansos