Kemenag Buka Seleksi Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI, Simak Syarat dan Jadwal Pendaftarannya

Ilustrasi dibuat dengan bantuan Gemini AI (Foto: Ari Kristyono)

RIWARA.id – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi membuka seleksi terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI.

Pendaftaran untuk ajang yang akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada September 2026 tersebut telah dibuka dan akan berlangsung hingga 10 Mei 2026.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan langkah ini merupakan upaya strategis untuk mereformasi tata kelola MTQ nasional.

Menurutnya, aspek perhakiman harus dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk menjaga integritas kompetisi. Ia menekankan bahwa dewan hakim memiliki peran sentral dalam memastikan objektivitas ajang tersebut.

Proses rekrutmen ini dilakukan secara digital melalui aplikasi e-MTQ guna menjamin akses yang luas bagi seluruh pihak. Kemenag menerima usulan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, hingga organisasi kemasyarakatan Islam.

"Perhakiman adalah jantung integritas MTQ. Proses rekrutmen harus terbuka, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi," ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Calon pendaftar wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kompetensi, di antaranya memiliki sertifikat sebagai Dewan Hakim tingkat provinsi sesuai cabang yang diusulkan, surat rekomendasi lembaga, serta rekam jejak yang kredibel. 

Seleksi dilakukan secara berjenjang, mulai dari verifikasi administrasi hingga penilaian kompetensi, guna memastikan terpilihnya dewan hakim yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moral tinggi.

Masyarakat dapat memantau detail pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui laman https://simpenais.kemenag.go.id/emtq. Melalui seleksi terbuka ini, Kemenag berkomitmen menghadirkan tata kelola kegiatan keagamaan yang profesional dan modern, yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran serta amanah bagi publik. (*)