Ilustrasi - Kemenag Lakukan Efisiensi dengan Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas (Foto: Dibuat dengan AI Chat GPT)

RIWARA.id - Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sejumlah terobosan dalam merespons keterbatasan anggaran 2026.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pemotongan ekstrem anggaran pada akun belanja non-prioritas, agar program prioritas tetap berjalan.

"Pemotongan pos anggaran teutama di perjalanan dinas luar negeri hingga 70% dan perjalanan dinas biasa sebesar 65%. Anggaran hasil penghematan ini dialihkan untuk menjaga agar layanan dasar tidak terganggu," kata Kepala Biro Perencanaan pada Setjen Kemenag Kastolan, yang dikutip Riwara.id dari laman kemenag.go.id, Jumat 10 April 2026.

Langkah Kastolan sejalan dengan arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dalam arahan saat Breakfast Meeting beberapa waktu lalu, Menag meminta seluruh jajaran Kemenag melakukan transformasi fundamental dalam perencanaan program.

Menag mendorong adanya inovasi dan kolaborasi lintas unit sebagai bagian dari cara kerja baru di Kemenag.

Menag juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran negara tidak boleh menjadi penghalang, dalam memberikan solusi dari berbagai problem keagamaan yang dihadapi masyarakat.

"Ke depan akan banyak tantangan, jadi jangan hanya terpaku pada anggaran yang kita miliki. Kalau anggaran terbatas, cari solusi alternatifnya," sebut Menag.

Di tengah tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun 2026, Kemenag juga diminta melakukan penajaman terhadap program prioritas.

Penajaman dilakukan untuk memastikan layanan keagamaan dan pendidikan tetap menyentuh akar rumput meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Penajaman program dilakukan dengan menyatukan tujuan antara Direktorat Jenderal, Kanwil Kemenag Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

"Mari kita bekerja sebagai Super Team. Saya mohon Rektor dan Kakanwil dapat berkolaborasi dengan baik. Jangan hanya bertemu saat seremonial," jelas Menag.

Ia pun mengimbau jajarannya untuk mengajak mahasiswa KKN/PKN dalam membantu program Bimas, misalnya dalam memberantas buta huruf Al-Qur'an di desa atau mencegah pernikahan bawah tangan.

"Integrasikan program penyuluh, imam masjid, serta KUA secara holistik, komprehensif, dan integratif. Banyak tantangan kita ke depan dan jangan hanya terpaku pada anggaran yang ada,” imbuh Menag.