Ari Kristyono
Publish by: Ari Kristyono
RIWARA.ID – Pemerintah pusat mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh dengan mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk normalisasi sungai dan muara di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melepas keberangkatan 1.138 praja IPDN menuju Aceh Tamiang dan Aceh Utara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026). Para praja ditugaskan membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan dan layanan publik yang lumpuh pascabencana.
Tito mengatakan, seluruh kecamatan di Aceh Tamiang terdampak bencana, dengan lebih dari 200 desa mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan kantor pemerintahan dipenuhi lumpur, sistem administrasi terganggu, serta layanan kependudukan dan teknologi informasi belum berjalan optimal.
Baca juga: DEEP Indonesia Nilai Pilkada Dipilih DPRD Langkah Mundur Demokrasi dan Karpet Merah Oligarki Daerah
“Praktikkan ilmu pemerintahan bersama ASN Kemendagri dan pengasuh untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa,” ujar Tito dalam keterangan resmi.
Menurutnya, penugasan ini merupakan misi kemanusiaan sekaligus bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) yang mas uk dalam kurikulum pembelajaran IPDN dan menjadi bahan penilaian akademik praja. Presiden Prabowo Subianto, kata Tito, juga mengapresiasi langkah tersebut dan mendorong keterlibatan sekolah kedinasan lain sesuai bidang keilmuan masing-masing.
Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (4/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara Tamiang yang mengalami pendangkalan dan berkontribusi terhadap banjir.
Sjafrie memulai peninjauan dengan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat sedimentasi dan alur sungai, lalu dilanjutkan peninjauan darat dan air menggunakan kapal hingga ke kawasan muara.
Usai peninjauan, Sjafrie memimpin rapat koordinasi di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, bersama Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Dalam rapat tersebut, Sjafrie menegaskan Satgas Kuala akan mulai mengerahkan alat berat dalam dua pekan ke depan untuk melakukan normalisasi sungai dan muara secara terintegrasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, pembentukan Satgas Kuala tidak hanya berfokus pada pengerukan sungai, tetapi juga bertujuan memulihkan perekonomian masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara. Normalisasi diharapkan dapat mengembalikan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan lokal yang terdampak.
Langkah terpadu antara pengerahan praja IPDN dan pembentukan Satgas Kuala ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan Aceh berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. (***)
Prabowo Tinjau Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Siapkan 15.000 Unit untuk Korban Bencana
1.138 praja IPDN diterjunkan ke Aceh, pemerintah pusat juga menyiapkan Satgas Kuala untuk percepat pemulihan layanan publik dan sungai.