RIWARA.id — Imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan memunculkan harapan baru sekaligus tanda tanya. Di satu sisi, kebijakan ini disebut mampu menghemat energi hingga puluhan triliun rupiah. Di sisi lain, muncul pertanyaan: apakah ini solusi nyata atau sekadar langkah sementara?

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mendorong perusahaan untuk menerapkan WFH satu hari dalam sepekan. Tujuannya jelas, yakni mengurangi mobilitas pekerja dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebut potensi penghematan yang bisa dicapai mencapai Rp59 triliun.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia merepresentasikan perubahan besar dalam pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Namun, di balik optimisme tersebut, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan.

Bagi pekerja di sektor digital dan perkantoran, WFH bukan hal baru. Pandemi COVID-19 sebelumnya telah membuktikan bahwa banyak pekerjaan bisa dilakukan secara fleksibel tanpa harus hadir di kantor setiap hari.

Namun, tidak semua sektor memiliki kemewahan yang sama. Pekerja di bidang manufaktur, transportasi, hingga layanan publik tetap harus hadir secara fisik.

Artinya, dampak kebijakan ini tidak akan merata.

Selain itu, keberhasilan WFH juga sangat bergantung pada budaya kerja. Tidak semua perusahaan siap dengan sistem kerja berbasis output, sementara sebagian pekerja masih beradaptasi dengan di siplin kerja dari rumah.

Di sisi lain, kebijakan ini dinilai memiliki dampak positif yang nyata, terutama dalam mengurangi kemacetan dan polusi di kota besar.

Lebih sedikit kendaraan di jalan berarti lebih sedikit emisi, serta waktu tempuh yang lebih efisien bagi mereka yang tetap harus bekerja di lapangan.

Namun, pengamat menilai bahwa WFH satu hari dalam sepekan bukan solusi jangka panjang untuk persoalan energi maupun kemacetan.

Kebijakan ini lebih tepat dilihat sebagai langkah awal—sebuah “jembatan” menuju perubahan pola kerja yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Jika diterapkan secara konsisten dan didukung infrastruktur digital yang memadai, bukan tidak mungkin kebijakan ini berkembang menjadi sistem kerja hybrid yang lebih permanen.

Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap terbuka: apakah WFH satu hari cukup untuk menciptakan perubahan signifikan, atau hanya menjadi solusi sementara di tengah tekanan global?

Jawabannya akan sangat bergantung pada sejauh mana dunia usaha dan masyarakat mampu beradaptasi.*