JAKARTA, RIWARA.ID – Dinamika politik nasional memanas setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI pada Rabu, 11 November 2026.
Keputusan besar tersebut diambil setelah Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Pertemuan mendadak ini berlangsung tepat setelah Presiden Prabowo menyelesaikan kunjungan kerja dari Aceh dalam agenda meresmikan Masjid Giok Baitul A’la, Sekolah Rakyat, dan menghadiri pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.
Kabar pengunduran diri putra sulung Jokowi tersebut dibenarkan langsung oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.
"Betul," ujar Budi Arie singkat saat dikonfirmasi via pesan instan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Imbas Isu Pemakzulan dan Usulan HMP oleh 120 Anggota DPR
Langkah mundurnya Gibran dari kursi RI-2 tak lepas dari tekanan politik yang terus bergulir di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada prosedur pemakzulan Wapres.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, membeberkan rincian anggota dewan yang telah menandatangani dokumen HMP tersebut:
- PKS: 28 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- Demokrat: 18 anggota
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 13 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- PAN: 1 anggota
Gibran Jadi Ajukan Gugatan di PTUN atau Tidak?
Di tengah hempasan gelombang politik dan kontroversi yang menerpanya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan berbagai masukan konstruktif untuk memulihkan nama baik dan menghadapi proses hukum.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," ungkap Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).
Selain bersiap menempuh jalur hukum di PTUN, Gibran menegaskan akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mempersiapkan langkah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). ***
.jpg)
.jpg)
Usai 120 anggota DPR tandatangani Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Gibran Rakabuming dikabarnya resmi mundur dari jabatan Wapres.