RIWARA.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi menegaskan sikap menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang ditangkap aparat saat aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., merespons dinamika aksi penyampaian aspirasi warga dan sivitas akademika di Yogyakarta yang berujung pada penahanan sejumlah peserta aksi.
Pihak rektorat UGM memandang bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen penuh untuk terus menjaga ruang akademik agar tetap terbuka, kritis, dan demokratis bagi seluruh anggotanya.
Kampus juga menekankan pentingnya menghormati partisipasi aktif sivitas akademika dalam menyuarakan isu-isu kepentingan publik.
Dalam keterangannya, UGM secara eksplisit mengecam dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan, baik yang terjadi selama proses penyampaian aspirasi maupun dalam pelaksanaan prosedur pengamanan oleh aparat.
Universitas menegaskan bahwa seluruh langkah pengamanan oleh aparat penegak hukum wajib berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
Menanggapi laporan mengenai adanya mahasiswa yang ditahan oleh pihak kepolisian saat peristiwa tersebut, UGM langsung menerjunkan tim untuk melakukan pendataan dan penelusuran lapangan.
Prosedur verifikasi kondisi fisik maupun psikologis mahasiswa yang terdampak juga terus dilakukan secara insentif oleh pihak kampus.
Selain itu, UGM menjalin koordinasi rapat dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan lokasi penahanan serta menjamin kondisi keselamatan para mahasiswa yang ditangkap.
Apabila terbukti terdapat mahasiswa UGM yang ditahan atau ditangkap oleh aparat, pihak universitas berjanji akan mengupayakan seluruh langkah yang diperlukan demi menjamin terpenuhinya hak-hak hukum mereka.
Langkah konkret yang disiapkan meliputi pemberian bantuan hukum resmi hingga melakukan audiensi dan koordinasi intensif bersama pihak berwenang.
UGM meyakini bahwa institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga iklim demokrasi, termasuk memastikan perbedaan pendapat dapat berlangsung damai tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Rektorat menegaskan bahwa lingkungan kampus dan ruang publik harus tetap menjadi zona aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, serta menyalurkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Komitmen terhadap demokrasi tidak boleh sebatas berhenti pada pernyataan normatif, melainkan harus diwujudkan secara nyata melalui perlindungan hukum kepada mereka yang menggunakannya.
UGM memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mengambil tindakan yang diperlukan sampai seluruh hak mahasiswa terlindungi dan terpenuhi secara adil. (*)
.jpg)
.jpg)
UGM kecam kekerasan aparat dan siapkan bantuan hukum bagi mahasiswa yang ditangkap saat aksi demonstrasi di Yogyakarta.