JAKARTA, RIWARA.ID – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan besar dari anggota DPR RI. Sebanyak 120 legislator dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Usulan tersebut selanjutnya dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026, untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berikut sejumlah fakta penting mengenai pengajuan HMP terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
1. Sebanyak 120 Anggota DPR Teken Usulan HMP
Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran datang dari anggota DPR lintas partai politik.
Saan Mustopa mengungkapkan, terdapat 120 anggota DPR RI yang telah menandatangani dokumen usulan tersebut. Jumlah ini jauh melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP di parlemen.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi yang ada di DPR RI.
2. Delapan Fraksi DPR Berikan Dukungan
Berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR RI, berikut rincian 120 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dari rincian tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota. Sementara Fraksi PAN tercatat memberikan dukungan dari satu legislator.
Sebaran dukungan lintas fraksi ini menunjukkan bahwa usulan HMP tidak hanya datang dari satu kelompok politik di DPR RI.
3. Persyaratan Minimal 25 Anggota DPR Sudah Terpenuhi
Saan menegaskan, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk jumlah minimal anggota DPR yang mengusulkan serta keterwakilan lintas fraksi.
Dalam ketentuan yang berlaku, usulan HMP harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
Dengan dukungan 120 legislator dari delapan fraksi, persyaratan jumlah pengusul tersebut telah terpenuhi.
"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat," tegas politikus Partai NasDem tersebut.
4. Usulan HMP Masuk Agenda Rapat Paripurna 12 November 2026
Setelah menerima dokumen usulan, pimpinan DPR RI akan melanjutkan proses melalui mekanisme internal kelembagaan.
Saan menjelaskan, usulan tersebut terlebih dahulu akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR RI dan kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus).
"Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan," jelasnya.
Berdasarkan agenda Rapat Paripurna DPR RI yang diterima Parlementaria, pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI menjadi salah satu agenda sidang pada Kamis (12/11/2026).
Selain itu, rapat paripurna juga dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
5. Polemik Ijazah Gibran Menjadi Materi Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat
Materi yang diajukan para legislator berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saan menjelaskan, substansi usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden maupun wakil presiden.
"Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Saan.
Sebagai informasi, Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tiga hak konstitusional kepada DPR, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak tersebut terdapat dalam UU MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR akan ditindaklanjuti melalui tahapan dan prosedur yang berlaku.
Dengan masuknya pengumuman usulan HMP dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, proses pengajuan hak tersebut memasuki tahapan kelembagaan berikutnya.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti pemakzulan Gibran Rakabuming Raka telah diputuskan. Seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***
.jpg)
.jpg)
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI.