RIWARA.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul eskalasi dinamika hukum dan politik yang memuncak pada awal November 2026.
Langkah ini menutup babak perjalanan politik Gibran yang melejit secara cepat, berawal dari seorang pengusaha kuliner di Solo, melesat menjadi Wali Kota, hingga menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia di tengah kontroversi hukum yang tidak pernah surut.
Karier politik Gibran bermula pada September 2019 ketika dirinya resmi mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Keputusan tersebut sekaligus menandai peralihan haluan hidupnya dari dunia bisnis makanan, seperti merek kuliner Markobar, ke kancah politik praktis.
Sebelumnya, publik mengenal sosok Gibran sebagai anak muda yang sangat tidak tertarik pada dunia politik.
Tidak butuh waktu lama bagi Gibran untuk meraih kursi kekuasaan lokal. Pada Pilkada Surakarta 2020 yang dihelat Desember hingga Februari 2021, ia berpasangan dengan Teguh Prakosa dan sukses meraup suara lebih dari 86 persen sebelum resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021.
Momen krusial dalam peta politik nasional terjadi antara Mei hingga Agustus 2023. Sejumlah pihak mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, yang mulanya menetapkan batas usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun, sementara Gibran kala itu baru berusia 36 tahun.
Puncak kontroversi hukum tercatat pada 16 Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru. Putusan ini melahirkan norma tambahan bahwa syarat usia minimal 40 tahun gugur bagi kandidat yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik lewat jalur pemilu, termasuk kepala daerah.
Kendati membuka jalan lebar bagi pencalonannya, putusan tersebut sarat kontroversi dan berujung pada sanksi etik. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terkait konflik kepentingan keluarga, yang berujung pada pencopotannya dari kursi Ketua MK.
Di tengah sorotan publik yang tajam, Koalisi Indonesia Maju secara resmi mendeklarasikan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini mendaftarkan diri secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023.
Hasil Pemilihan Umum 2024 yang dihelat pada Februari hingga Maret menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang satu putaran. KPU menetapkan perolehan suara nasional mereka mencapai 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen.
Menjelang transisi kekuasaan nasional, Gibran secara resmi menanggalkan jabatannya di daerah dengan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta kepada DPRD setempat pada 16 Juli 2024.
Puncaknya, pada 20 Oktober 2024, ia mengucapkan sumpah jabatan di Gedung MPR/DPR RI dan tercatat sebagai Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia.
Namun, masa jabatan yang diemban Gibran tidak berjalan mulus hingga akhir periode. Badai hukum kembali menerpa ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang mengabulkan kasasi dan membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA miliknya.
Putusan MA tersebut langsung memicu gelombang desakan politik di parlemen, termasuk dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR. Menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian hukum yang kian membakar, Gibran akhirnya menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 10 November 2026 guna menyampaikan niat pengunduran dirinya secara resmi. (*)
.jpg)
.jpg)
Perjalanan politik Gibran Rakabuming dari pengusaha martabak, Wali Kota Solo, hingga menjadi Wapres termuda yang akhirnya memutuskan mundur.