JAKARTA, RIWARA.id — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah muncul perbedaan keterangan mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh jalur hukum.
Gibran sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Namun, pernyataan tersebut kemudian mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Syahganda meluruskan informasi mengenai arahan Presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari Prabowo kepada Gibran untuk mengajukan gugatan baru ke PTUN.
Gibran Sebut Prabowo Minta Tetap Berjuang di PTUN
Dalam pernyataan kepada awak media pada Selasa sore, Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik yang berkembang.
Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran kemudian mengungkapkan isi pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdas Dasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Gibran menyebut Prabowo telah memberikan banyak saran dan masukan dalam menghadapi dinamika yang berkembang.
Ia bahkan menggambarkan hubungan dengan Prabowo seperti hubungan seorang ayah dan anak.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," katanya.
Bakom Bantah Ada Arahan Presiden
Pernyataan Gibran tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari Syahganda Nainggolan.
Kepala Bakom RI itu menyatakan informasi yang paling tepat mengenai persoalan hukum Gibran harus merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Syahganda, berdasarkan koordinasi dan penjelasan yang disampaikan mengenai persoalan tersebut, tidak ada arahan Presiden Prabowo agar Gibran mengajukan langkah hukum baru melalui PTUN.
Bakom juga menilai substansi perkara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah diputus melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan menempuh kembali jalur hukum dengan materi perkara yang sama.
Yusril: Putusan MA dan MK Sudah Final
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai implikasi hukum putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Yusril menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, ia menilai pertimbangan hukum dalam putusan MA memuat persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi dan kepentingan bangsa.
"Kalau saya menafsirkan sih sebenarnya sepertinya enggak punya pilihan ya, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujar Yusril.
Yusril juga menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final. Sementara itu, terhadap putusan MA, upaya hukum yang dikenal adalah Peninjauan Kembali (PK), dengan persyaratan dan kedudukan hukum yang harus dipenuhi.
Ia menyoroti posisi Gibran yang tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan Palal.
Menurut Yusril, pihak yang menjadi tergugat intervensi memiliki kedudukan hukum untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. Namun, Gibran tidak berada dalam posisi tersebut.
"Karena mau menjelaskan bagaimana lagi, menjelaskan kan harus di forum pengadilan," kata Yusril.
Perbedaan Keterangan Jadi Sorotan
Perbedaan penjelasan antara Gibran dan Bakom kini menjadi perhatian publik.
Di satu sisi, Gibran secara terbuka menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN dan berkoordinasi untuk mengajukan PK di MA.
Di sisi lain, Bakom menyatakan tidak ada instruksi Presiden untuk mengajukan gugatan baru. Penjelasan Yusril juga menunjukkan adanya persoalan mengenai kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan upaya hukum terhadap perkara tersebut.
Perlu dibedakan bahwa pernyataan mengenai tidak adanya kedudukan hukum untuk mengajukan PK bukan berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan Wakil Presiden.
Yusril sendiri menegaskan putusan MA dan MK tidak secara langsung menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, polemik ini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga perbedaan penafsiran mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh serta konsekuensi politik dan ketatanegaraannya.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana maupun Gibran untuk memperjelas perbedaan keterangan tersebut.*
.jpg)
.jpg)
Bakom membantah Prabowo menyarankan Gibran menggugat ke PTUN. Yusril menilai putusan MA dan MK sudah final.