. Ia mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto..jpg)
JAKARTA, RIWARA.id — Istana Kepresidenan akhirnya buka suara mengenai kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah menguatnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik Gibran, pemerintah menegaskan menghormati seluruh proses politik yang berlangsung di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas sejumlah persoalan, termasuk dinamika politik dan hukum menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore.
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran Mundur
Prasetyo secara khusus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Wakil Presiden juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Istana menegaskan pemerintah menghormati langkah hukum tersebut. Namun, Prasetyo belum menyampaikan adanya keputusan final mengenai pengunduran diri Gibran.
Istana Hormati Wacana Pemakzulan di DPR
Selain mengungkap pertemuan Prabowo dan Gibran, Prasetyo juga menanggapi perkembangan politik di DPR terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menurutnya, proses yang berlangsung di parlemen merupakan bagian dari hak konstitusional DPR dan anggotanya.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.
Ia menegaskan DPR maupun anggota parlemen memiliki hak-hak yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena polemik mengenai posisi Gibran kini berkembang melalui dua jalur sekaligus, yakni proses politik di DPR dan upaya hukum terkait dokumen pendidikannya.
Pemerintah Pastikan Tetap Bekerja
Di tengah dinamika politik tersebut, Prasetyo memastikan pemerintahan Presiden Prabowo tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Ia menegaskan seluruh jajaran pemerintah tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Prasetyo mencontohkan Presiden Prabowo yang sebelumnya memimpin rapat terbatas untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki musim hujan.
Pemerintah juga mulai melakukan pemetaan dan mitigasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pada tahun mendatang.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada Gibran, Prasetyo menjawab bahwa konferensi pers tersebut hanya menyampaikan hasil pembicaraan Presiden dan Wakil Presiden.
Status Gibran Masih Menjadi Perhatian Publik
Pernyataan resmi Istana ini menegaskan bahwa Gibran memang telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Namun, niat tersebut belum dapat disamakan dengan pengunduran diri secara resmi dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh keputusan Gibran, proses hukum yang ditempuh melalui PTUN, serta dinamika politik di DPR.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada tiga hal: sikap Gibran setelah pertemuan dengan Prabowo, kelanjutan proses politik di parlemen, dan perkembangan pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur peradilan.*
.jpg)
Istana mengungkap Gibran berniat mundur, Prabowo tak menolak. Pemerintah juga menghormati proses politik DPR terkait wacana HMP.