JAKARTA, RIWARA.id — Belanja jasa influencer oleh pemerintah kembali menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa pemengaruh yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Temuan itu disampaikan ICW melalui siaran pers bertanggal 9 November 2026. Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut mencakup penayangan konten di media sosial hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW mempertanyakan urgensi, transparansi, kewajaran harga, serta potensi konflik kepentingan dalam pengadaan yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Delapan Paket Pengadaan, Nilainya Hampir Rp15 Miliar
Dalam rincian yang dipublikasikan ICW, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP tercatat memiliki tiga paket kontrak dengan perusahaan yang sama pada 2025 dan 2026.
Berikut rincian nilai pengadaannya:
1. Pengadaan Kemendikbudristek Tahun 2024
Penayangan video YouTube RANS Entertainment melalui Museum dan Cagar Budaya: Rp452.698.902.
Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.
Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.
Pengadaan kehadiran dalam acara (event attendance): Rp2.521.329.200.
Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Total pengadaan Kemendikbudristek mencapai Rp3.899.999.002.
2. Pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk influencer engagement: Rp3.596.955.000.
Tahun 2025, Setditjen Perikanan Budidaya untuk influencer engagement pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.
Tahun 2026, Setditjen Perikanan Tangkap untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000.
Total pengadaan KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Dengan demikian, akumulasi delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
ICW Pertanyakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut menimbulkan persoalan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Persoalan ini menjadi sorotan karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Pemerintah juga meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi berbagai pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan perjalanan dinas.
Namun, menurut ICW, pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah tetap berlangsung.
ICW secara khusus menyoroti tiga paket pengadaan KKP yang nilainya mencapai Rp7,2 miliar pada 2025 dan bertambah Rp3,6 miliar pada 2026.
Organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan kesesuaian belanja tersebut dengan prioritas efisiensi anggaran dan kebutuhan pelayanan publik.
Mengapa Kementerian Masih Membutuhkan Jasa Influencer?
Persoalan berikutnya menyangkut manfaat dan dampak pengadaan.
ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, pegawai, fasilitas, serta kanal media sosial resmi.
Dalam kasus Kemendikbudristek, ICW menyoroti pengadaan kehadiran dalam acara dengan nilai kontrak mencapai Rp2,52 miliar.
Menurut ICW, tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat akan kesulitan mengukur manfaat penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana jasa influencer memberikan dampak nyata terhadap penyampaian informasi dan pencapaian program kementerian.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah ke Akun Tertentu
ICW juga menyoroti mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik atau e-purchasing.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang melekat pada kanal dan akun tertentu berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.
ICW turut mempertanyakan dasar penetapan harga, terutama karena tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya terkait metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kewajaran harga, dan dasar penentuan nilai kontrak.
Raffi Ahmad Juga Menjabat Utusan Khusus Presiden
Sorotan ICW semakin mengarah pada persoalan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki kedudukan di perusahaan yang menerima kontrak pemerintah.
Dalam siaran persnya, ICW merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli. Dokumen tersebut menyebut PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
Di sisi lain, Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW mencatat, setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Kondisi itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan antara kedudukan sebagai pejabat publik dan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Meski demikian, persoalan tersebut merupakan temuan dan penilaian ICW yang masih memerlukan pemeriksaan dokumen serta penjelasan dari pihak-pihak terkait. Nilai kontrak dan kepemilikan perusahaan juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
ICW Minta Kontrak Dibuka dan Diaudit
Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit, terutama terhadap kewajaran harga, keseragaman nilai kontrak, transaksi pembayaran di luar sistem, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, termasuk spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan usaha.
Keempat, meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pencegahan terhadap perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden agar tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Transparansi Anggaran Jadi Ujian Pemerintah
Temuan pengadaan senilai Rp14,69 miliar ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penggunaan uang negara, khususnya untuk kegiatan komunikasi publik dan promosi melalui figur populer.
Pengadaan jasa influencer pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan kebutuhan, manfaat, kewajaran harga, serta hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan dan pemeriksaan oleh lembaga pengawas menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah belanja tersebut benar-benar mendukung program pemerintah.
Hingga siaran pers ICW tertanggal 9 November 2026, organisasi tersebut menempatkan persoalan ini sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti melalui audit, evaluasi pengadaan, dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.*
.jpg)
ICW mengungkap delapan kontrak influencer senilai Rp14,69 miliar dari Kemendikbudristek dan KKP yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad.