RIWARA.id – Pemerintah Kota Surakarta mengambil langkah tegas merespons keresahan masyarakat terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Wali Kota Solo Respati Ardi turun langsung memantau penyaluran energi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 44.571.27 Laweyan, Jalan Dr. Radjiman, Senin (9/11/2026).
Inspeksi mendadak tersebut dilakukan menyusul laporan masif dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Praktik ilegal itu mencakup pembelian Pertalite dalam volume besar menggunakan kendaraan bertangki modifikasi, yang kemudian dijual kembali oleh pengecer dengan harga melambung tinggi.
Saat berdialog di lokasi pemantauan, Respati mendapati pengakuan langsung dari warga yang terbebani oleh harga eceran di luar SPBU. Berdasarkan temuan di lapangan, harga jual eceran tersebut mencapai Rp15.000 per liter, padahal harga resmi subsidi Pertalite dipatok Rp10.000 per liter.
"Banyak aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Jadi tadi ada pengakuan dari masyarakat seharga Rp15 ribu, padahal harga subsidi adalah Rp10 ribu," ujar Respati di lokasi kegiatan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait akan menyiapkan instrumen hukum berupa Surat Edaran (SE) dari Dinas Perdagangan. Aturan ini secara khusus melarang perdagangan eceran atau retail terhadap komoditas bersubsidi pemerintah.
Respati menjelaskan, barang bersubsidi negara hanya diperbolehkan untuk didistribusikan melalui jaringan resmi SPBU yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi oknum yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan hak masyarakat luas.
"Ini adalah penyalahgunaan subsidi dengan dijual melebihi harga dan akhirnya membebani masyarakat. Dan kami akan tindak tegas pelaku langsir yang mengambil dari SPBU dengan cara memodifikasi tangki dan lain-lain untuk diperjualbelikan," tegasnya.
Guna memastikan efektivitas kebijakan pembatasan tersebut, Pemkot Solo akan memperketat pengawasan terpadu di lapangan. Jajaran Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilibatkan secara aktif untuk mengawal distribusi agar tepat sasaran.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, terdapat setidaknya empat unit SPBU di wilayah Solo yang kini masuk dalam radar pengawasan khusus. Pemerintah berkomitmen menelusuri aliran transaksi di titik-titik tersebut guna memutus mata rantai pelanggaran distribusi BBM bersubsidi.
"Ini demi terjangkaunya Pertalite ke masyarakat. Jangan sampai ada oknum untuk memperkaya diri karena yang dirugikan masyarakat. Saya mohon ini adalah subsidi, kita jaga bersama karena ini harus tepat sasaran," paparnya.
Di tengah pengetatan pengawasan distribusi, Respati tetap mengapresiasi kesiapan Pertamina dalam menjamin ketersediaan pasokan energi yang aman menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pengisian bahan bakar secara langsung di SPBU terdekat.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menerangkan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem kontrol berbasis digital melalui penggunaan QR Code untuk menyalurkan Pertalite dan Solar bersubsidi.
Penerapan QR Code tersebut difungsikan sebagai instrumen pengawasan ketat terhadap volume transaksi harian. Untuk komoditas Pertalite, kuota maksimal pembelian bagi kendaraan roda dua dibatasi 10 liter per hari, sementara kendaraan roda empat diberikan jatah maksimal 120 liter per hari.
Adapun untuk bahan bakar jenis Solar bersubsidi, kuota harian ditetapkan maksimal 60 liter bagi kendaraan pribadi roda empat, maksimal 80 liter untuk angkutan barang roda empat, serta batasan maksimal 200 liter bagi kendaraan pengangkut beroda enam atau lebih.
"Dengan menggunakan QR Code statis ini untuk kontrol dan monitoring jauh lebih mudah dilakukan oleh SPBU Pertamina. Dan SPBU dilarang untuk menyalurkan pembelian secara berulang dan juga kendaraan dengan tangki modifikasi," imbuh Dany. (***)
.jpg)
Wali Kota Solo Respati Ardi siapkan SE larangan BBM eceran dan tindak tegas pelangsir usai temukan harga Pertalite tembus Rp15 ribu.