JAKARTA, RIWARA.ID - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk menjalankan program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan saldo awal sebesar Rp50.000 pada setiap rekening penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
"Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan program satu orang satu rekening. Setoran awal disiapkan Rp50 ribu dan anggarannya Rp1,28 triliun," kata Airlangga.
25 Juta Warga Ditargetkan Menjadi Penerima Manfaat
Program Satu Orang Satu Rekening menyasar sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Kelompok tersebut menjadi sasaran program karena pemerintah ingin memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pembukaan rekening dan pemberian saldo awal, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan formal.
Pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank syariah milik negara untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Kedua pihak akan menyiapkan data calon penerima manfaat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Airlangga menjelaskan, penggunaan data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menentukan sasaran program agar pelaksanaannya lebih tepat.
Penyaluran Bansos Akan Didorong Melalui Rekening Penerima
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah juga berencana mendorong penyaluran bantuan sosial secara langsung melalui rekening penerima manfaat di BRI dan bank syariah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.
Dengan rekening yang dimiliki secara pribadi, penerima bantuan diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap transaksi perbankan dan berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Pemerintah menargetkan program Satu Orang Satu Rekening dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen, dari posisi sekitar 93 persen yang disebutkan Airlangga.
"Program Satu Orang Satu Rekening, untuk inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen, jadi naik dari 93 menjadi 99 persen. Nah, ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," ujarnya.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin menjadikan kepemilikan rekening bukan sekadar fasilitas untuk menyimpan uang, melainkan juga sarana bagi masyarakat untuk mengakses bantuan sosial, melakukan transaksi, dan mendukung kegiatan ekonomi produktif. ***
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Sebanyak 25 juta warga berpenghasilan rendah ditargetkan menerima saldo awal Rp50.000.