JAKARTA, RIWARA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sebanyak 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Selain menahan puluhan pihak terkait, penyidik juga menyita uang tunai yang estimasi awalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan yang melibatkan unsur penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pihak swasta tersebut.
"Benar, ada Penyelenggara Negara (PN), ASN Pemkab Klaten, dan pihak swasta," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Kronologi dan Penanganan 20 Orang yang Diamankan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi penangkapan berlangsung secara simultan di dua lokasi berbeda, yakni di Klaten dan Jakarta.
- Lokasi Klaten: Pihak-pihak yang diamankan di wilayah Klaten langsung menjalani pemeriksaan awal di Polres Klaten.
- Lokasi Jakarta: Pihak yang ditangkap di wilayah ibu kota langsung dibawa dan dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Mengenai barang bukti, Budi menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan penghitungan resmi terhadap jumlah uang tunai yang berhasil diamankan.
"Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," ujar Budi dalam keterangan resminya.
Dugaan Suap Pengadaan hingga Pengondisian Audit BPK
Budi mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi yang mendasari OTT ini berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Perkara ini mencakup beberapa urusan krusial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, antara lain:
- Pengadaan Barang dan Jasa: Dugaan penerimaan feewriting terkait proyek-proyek pemerintah daerah.
- Perizinan & Penerimaan OPD: Dugaan setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Klaten.
- Pengondisian Audit BPK: KPK juga tengah mendalami dugaan pemberian uang dari Bupati Klaten kepada oknum di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses pemeriksaan audit keuangan.
Unsur pihak yang diamankan terdiri atas pejabat penyelenggara negara, ASN di lingkungan Pemkab Klaten dan BPK, serta perwakilan swasta. Penyidik masih mendalami peran masing-masing figur melalui pemeriksaan intensif.
Penentuan Status Hukum dalam 1x24 Jam
Sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau saksi.
Pengumuman resmi mengenai kronologi lengkap, konstruksi perkara, serta penetapan tersangka diperkirakan akan disampaikan melalui konferensi pers resmi KPK di Jakarta ***
KPK menggelar OTT di Klaten dan Jakarta. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo beserta 19 orang diamankan terkait dugaan suap pengadaan barang dan audit BPK