RIWARA.id - Kelompok milisi Houthi meminta kepada Amerika Serikat (AS) tidak terlibat dalam perang melawan Arab Saudi.
Dilansir dari AFP, Arab Saudi dilaporkan sudah meminta bantuan kepada AS untuk menghadapi Houthi di tengah gempuran ke wilayah dan infrastruktur dalam negeri.
Dalam beberapa minggu terakhir, Houthi terus melancarkan serangan drone dan rudal terhadap instruktur kritis di Arab Saudi.
Sampai saat ini, perang saudara di Yaman melibatkan koalisi militer pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah resmi melawan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran.
Perang ini sudah berlangsung pada bulan Juli dan masih berlangsung sampai sekarang ini.
Saudi tampak kewalahan dengan gempuran Houthi karena sudah menyasar berbagai fasilitas sipil dan energi.
Houthi menargetkan fasilitas minyak, kapal tanker, pusat transportasi sampai bandara Riyadh.
Ekspor minyak Saudi juga harus dihentikan akibat serangan bertubi-tubi terhadap kilang milik Aramco.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan untuk membantu Saudi setelah serangan yang menewaskan 13 orang di Bandara Houthi.
Atas pernyataan Trump tersebut, Houthi langsung mengeluarkan ultimatum kepada AS.
Anggota biro politik Houthi, Mohammed Al Bukhaiti mengancam langkah AS jika terlibat dalam agresi melawan Yaman.
Houthi siap memberikan balasan yang cepat dan menyakitkan yang akan menyasar AS serta seluruh kepentingan di kawasan Teluk.
Al Bukhaiti juga memperingati seluruh karyawan yang bekerja di fasilitas minyak Aramco untuk segera menjauhi lokasi tersebut.
Selain fasilitas minyak, bandara di Arab Saudi juga menjadi target yang diserang oleh Houthi.
Iran Pertimbangkan Keluar dari NPT
Iran mempertimbangkan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dimana sedang dibahas secara serius.
Saat ini, Iran masih menjadi anggota dan terikat kewajiban dalam perjanjian tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pembahasan untuk keluar dari NPT menjadi perhatian serius di pemerintahan.
Iran sebagai anggota NPT seharusnya mendapatkan manfaat untuk menggunakan hak berdasarkan isi perjanjian dan bukannya terus berada di bawah tekanan serta ancaman militer.
Kementerian Luar Negeri Iran akan mengikuti keputusan apapun terkait NPT apabila keputusan tersebut sudah ditetapkan oleh otoritas yang jauh lebih tinggi.
Pada September lalu, Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nikzad mengatakan bahwa parlemen sedang membahas kemungkinan untuk keluar dari NPT.
Semoga Bermanfaat.***
Houthi ancam beri balasan menyakitkan jika AS bantu Arab Saudi hadapi gempuran rudal dan drone. Simak perkembangan terbaru konflik Yaman di sini.