RIWARA.id - Saat ini, beberapa provinsi di Indonesia sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sangat parah.
Dilansir dari DPR.go.id, atas masalah tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar.
Pemerintah tidak hanya cukup memadamkan api semata saja tapi juga harus melihat keselamatan dan kesehatan masyarakat sampai satwa liar.
Menurut Selly, pemerintah juga harus melindungi masyarakat dari paparan asap dan menyelamatkan habitat satwa liar.
"Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya,” ujar Selly yang dikutip dari DPR.go.id.
Selly menjelaskan bahwa karhutla sangat mengancam kesehatan masyarakat sampai menganggu aktivitas ekonomi sehari-hari.
Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa merusak ekosistem serta tempat tinggal para satwa.
Satwa liar kesulitan mencari makan karena api melahap seluruh sumber pangan.
Banyak satwa liar yang akhirnya harus mencari makan dan perlindungan ke kawasan permukiman.
Selly meminta pemerintah untuk memetakan kawasan ekologis yang sangat rentan, menyelematkan satwa terdampak sampai memulihkan habitat setelah kebakaran berhasil teratasi.
Pemerintah juga harus menyediakan layanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap dan memastikan evakuasi masyarakat segera dilakukan.
“Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” katanya.
Pemerintah pusat harus bisa meningkatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa harus menetapkan status bencana nasional sebagai penghalang untuk mengatasi karhutla.
Pemerintah harus mengevaluasi titik api, luas lahan terbakar, sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, serta gangguan sosial dan ekonomi.
Setelah itu, hasil evaluasi harus menjadi dasar bagi proses pemadaman sampai pemulihan.
Karhutla Ganggu Kehidupan Warga
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk terus mendukung masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat peristiwa Karhutla.
Menurut Puan, penanganan karhutla harus memperhatikan kebijakan perlindungan sosial dengan membantu keluarga yang terdampak secara ekonomi selama kebakaran terjadi.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” kata Puan.
Puan menilai karhutla yang berkepanjangan bisa membawa konsekuensi yang berbeda-beda bagi setiap keluarga yang terdampak.
Contoh, terjadinya pembatasan aktivitas selama peristiwa karhutla bisa mengurangi pendapatan pekerja harian serta mengganggu kegiatan UMKM.
Selain itu, beban para orang tua juga bertambah karena sangat sulit mengasuh anak saat peristiwa karhutla terjadi.
“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Puan juga menyoroti dampak sosial ekonomi yang terjadi bagi masyarakat ketika kebijakan penanganan karhutla berlangsung.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” tutur Puan.
Semoga Bermanfaat. ***
DPR desak pemerintah prioritaskan keselamatan warga dan satwa di tengah karhutla parah. Negara diminta beri perlindungan sosial bagi warga terdampak