RIWARA.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak sembilan dari sepuluh penderita depresi di Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan penanganan medis maupun pengobatan yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi sorotan utama pemerintah dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Bulan Peduli Disleksia, serta Bulan Kesadaran Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) di Jakarta.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, menegaskan bahwa gangguan kesehatan jiwa kini menduduki posisi kedua terbesar sebagai penyebab hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen, atau setara dengan 2,5 juta hingga 3 juta jiwa.
Dari total sekitar tiga juta penderita depresi tersebut, baru 12,7 persen yang berhasil mengakses pengobatan, sementara beban penderita tertinggi justru mendera kelompok anak muda rentang usia 15 hingga 24 tahun.
Selain depresi pada usia muda, Kemenkes mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap individu neurodivergent, seperti penderita ADHD dan disleksia, agar mendapatkan ruang inklusif dan tidak lagi dicap malas atau salah pola asuh.
Untuk memperkecil jurang kesenjangan pengobatan, pemerintah terus menggenjot keterjangkauan fasilitas kesehatan jiwa hingga ke tingkat pelayanan primer di seluruh pelosok daerah.
Saat ini sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen dari total puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa, dengan target penuntasan 100 persen dalam dua tahun ke depan.
Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan pemeriksaan Antenatal Care (ANC), Kemenkes mendeteksi gejala depresi tertinggi justru ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas sebesar 7,1 persen.
Di sisi lain, praktik penanganan kesehatan jiwa yang memprihatinkan seperti pemasungan masih membayangi, di mana tercatat 2.365 warga masih dipasung akibat gangguan jiwa berat hingga triwulan III 2026.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, menyebut sikap penolakan (denial) dari orang tua yang terlambat menyadari kondisi anak neurodivergent menjadi salah satu kendala terbesar penanganan sejak dini.
Pemerintah terus memperkuat jaringan pendukung terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta menyediakan layanan krisis darurat Healing119.id untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa. (*)
Kemenkes ungkap 90% penderita depresi di RI tak terobati. Kelompok anak muda usia 15-24 tahun jadi penderita tertinggi. Simak pemicunya! (