JAKARTA, RIWARA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti akurasi perencanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mendesak BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran secara presisi berdasarkan realisasi hari efektif sekolah agar alokasi dana lebih efisien dan tepat sasaran.
"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," tegas Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Hitungan Hari Efektif dan Selisih Rp10 Triliun
Politisi Fraksi PKB ini membeberkan kalkulasi yang ia lakukan. Menurutnya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun—setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, bulan Ramadan, serta libur semester—berada di kisaran 205 hari.
Dengan mengacu pada indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, Zainul menemukan estimasi angka yang berbeda dari yang diajukan BGN:
- Perhitungan Ideal (205 Hari Efektif): Rp15.000 × 205 hari = Rp3.075.000 per penerima per tahun.
- Total Kebutuhan (72,4 Juta Penerima): Sekitar Rp222 triliun.
- Alokasi Anggaran BGN: Tercatat sebesar Rp232,5 triliun pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran.
Atas dasar kalkulasi tersebut, Zainul menilai terdapat selisih hingga Rp10 triliun yang butuh penjelasan dan penghitungan ulang secara akurat dari BGN.
Dorong Alokasi Selisih Anggaran untuk Dapur Layanan 3T
Zainul menyarankan, jika hasil evaluasi membuktikan adanya kelebihan anggaran, dana Rp10 triliun tersebut sebaiknya dialihkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang kini masih tertahan di tahap seleksi.
"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran ini, menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," lanjut legislator asal dapil Jawa Barat IV tersebut.
Pentingnya Pembenahan Tata Kelola MBG
Di akhir peryataannya, Zainul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola agar manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terdistribusi secara adil dan merata. Keberhasilan program strategis nasional ini tidak hanya diukur dari besarnya dana, tetapi juga dari ketepatan perencanaan serta penyalurannya.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi masyarakat mendapatkan manfaat program MBG, termasuk menghalangi hak-hak pengelola dapur yang sudah berbulan-bulan menunggu kepastian BGN," pungkasnya. ***
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti adanya selisih Rp10 triliun dalam anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak BGN untuk evaluasi.