JAKARTA, RIWARA.ID- Kursi Menteri Keuangan (Menkeu) resmi berganti. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Suahasil Nazara untuk mengisi posisi puncak di Kementerian Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, apakah pergantian figur di Bendahara Negara ini bakal otomatis menyelesaikan gesekan antara pemerintah pusat dan daerah terkait efisiensi anggaran? Rupanya, jawabannya tak sesederhana itu.
Pengamat Kebijakan Publik, Yoghi Suprayogi Sugandi, menilai persoalan pengetatan anggaran daerah ini bukan sekadar urusan 'siapa menterinya'. Siapa pun yang menjabat, kebijakan efisiensi anggaran daerah hampir pasti akan terus menuai gelombang keberatan dari para kepala daerah.
"Keberatan itu bukan berarti daerah menjadi oposisi," tegas Yoghi dikutip dari laman RRI, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, respons keras dari daerah muncul murni karena kebijakan pemangkasan dari pusat berdampak langsung pada napas pengelolaan anggaran di tingkat lokal.
Dinamika Dana Bagi Hasil yang Tak Kunjung Usai
Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu contoh nyata betapa rumitnya hubungan finansial antara pusat dan daerah. Isu sensitif ini dirasakan langsung oleh berbagai wilayah, mulai dari Jawa Barat hingga tanah Papua—seperti yang terjadi di Puncak Jaya.
Bahkan untuk wilayah khusus seperti Aceh, pembahasan DBH ini punya histori panjang yang terikat dengan kesepakatan historis seperti Kesepakatan Helsinki.
Yoghi menekankan bahwa tensi anggaran yang terjadi belakangan ini tak bisa sepenuhnya dilimpahkan sebagai kesalahan pejabat lama, Purbaya. Sebab, pemerintahan Presiden Prabowo memang tengah mengusung deretan program berskala besar yang membutuhkan kucuran dana tidak sedikit.
Ambisi Program Besar vs Layanan Dasar Masyarakat
Kebijakan anggaran saat ini dinilai cukup ambisius. Di satu sisi, pemerintah pusat terpacu mengeksekusi berbagai program besar. Namun di sisi lain, kebutuhan layanan dasar masyarakat di daerah kerap terancam terpinggirkan akibat pemangkasan biaya.
Yoghi menyoroti perlunya keseimbangan prioritas. Pembangunan ekonomi seperti koperasi desa memang krusial, tetapi jangan sampai mengabaikan pemenuhan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan klinik masyarakat.
Pada akhirnya, pergantian Menkeu ke tangan Suahasil Nazara menjadi momentum penting. Penataan efisiensi anggaran dan keadilan pembagian dana ke daerah akan tetap menjadi ujian utama dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. ***
,%20palu%20sidang,%20dan%20Program%20Makan%20Bergizi%20Gratis%20(MBG).%20Melalui%20Putusan%20Nomor%2040PUU-XXIV2026,%20MK%20memutuskan%20anggaran%20Program%20MBG%20harus%20dipisahkan%20dari%20anggaran%20pendidikan%20paling%20lambat.jpg)
Pasca pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, efisiensi anggaran pusat-daerah tetap jadi tantangan besar.