Windy Anggraina
Publish by: Windy Anggraina
Riwara.id- Kehadiran bantuan subsidi upah atau BSU 2026 memang paling ditunggu-tunggu masyarakat, namun rupanya momentum ini dijadikan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat mewaspadai informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.
Dilansir Riwara.id dari laman Kemnaker, Rabu, 7 Januari 2026, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut Program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan t idak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” ujar Faried.
Faried menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.
“Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Sampai saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tambahnya.
Selain itu, Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.***
Kemnaker imbau pada masyarakat jangan sampai tertipu maraknya informasi terkait pencairan BSU 2026 yang tidak benar