RIWARA.id – Kerja sama Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dengan Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) Amerika Serikat kini menjadi sorotan publik.
Meski berdalih misi kemanusiaan untuk memulangkan jenazah tentara era Perang Pasifik, potensi penyalahgunaan teknologi pemetaan canggih dalam misi tersebut menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan wilayah Indonesia yang wajib diwaspadai.
Di balik narasi penghormatan terakhir bagi veteran Perang Dunia II, tim DPAA membawa instrumen canggih seperti Ground Penetrating Radar (GPR) dan teknologi pemetaan LiDAR.
Teknologi ini memiliki kapabilitas dual-use, yang artinya tidak hanya berfungsi mencari sisa kerangka manusia, tetapi juga mampu memetakan medan geografi secara presisi.
Jika tidak diawasi ketat, agenda ini bisa menjadi celah bagi pihak asing untuk mengumpulkan data geospasial strategis di dalam wilayah kedaulatan Indonesia.
Menanggapi kekhawatiran mengenai kedaulatan wilayah, Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI, Rico Ricardo Sirait, dalam pernyataan resminya (14/4/2026) menegaskan bahwa kerjasama dengan DPAA tidak memberikan izin 'cek kosong' bagi pihak AS.
Setiap pergerakan wajib melalui persetujuan tertulis pemerintah Indonesia.
Namun, bagi para pengamat pertahanan, regulasi di atas kertas saja tidak cukup.
Dibutuhkan pengawasan fisik di lapangan—pendampingan melekat oleh personel TNI di setiap koordinat pencarian—untuk memastikan bahwa teknologi pemetaan yang dibawa tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia, melalui Kemhan dan TNI, tidak boleh memberikan "cek kosong" dalam perizinan ini. Protokol strict oversight (pengawasan ketat) adalah harga mati.
Tim asing wajib didampingi personel TNI di lapangan dengan wewenang penuh untuk menghentikan kegiatan jika ditemukan aktivitas di luar izin, seperti memotret instalasi militer atau melakukan pemetaan di luar koordinat situs sejarah.
Selain itu, akses data mentah hasil pemetaan harus dimiliki Indonesia untuk memastikan tidak ada data sensitif yang disalahgunakan.
Selain pendampingan melekat, pemerintah harus menetapkan zona terlarang (no-go zones) di sekitar pangkalan militer aktif dan objek vital nasional.
Transparansi koordinat menjadi kunci utama. Jika titik pencarian yang diajukan mendekati aset strategis, perizinan harus ditolak atau diubah melalui skema joint investigation.
Mengingat eratnya hubungan dalam Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), kewaspadaan Indonesia justru harus berbanding lurus dengan kedekatan hubungan diplomatik tersebut.
Diplomasi pertahanan memang menuntut peran sebagai tuan rumah yang baik. Namun, menjaga kedaulatan adalah tugas konstitusional yang tidak bisa ditawar.
Publik menanti transparansi Kemhan mengenai daftar koordinat situs yang diizinkan untuk disurvei, guna memastikan misi kemanusiaan ini tidak berbelok menjadi investigasi intelijen terselubung yang mengancam keamanan negara. (*)
Kerjasama pencarian jenazah tentara AS di Indonesia memicu polemik. Apakah misi kemanusiaan ini berpotensi menjadi celah intelijen asing? Simak di sini.