Riwara.id – Salah satu kunci utama keberhasilan dan kesuksesan penyaluran bansos 2026 terletak pada DTSEN. Data ini harus selalu mutakhir minimal 3 bulan atau satu bulan sekali, ini penting untuk mengukur sekaligus melihat siapa saja keluarga penerima manfaat yang berhak dan tidak berhak menerima bansos.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan, bantuan sosial harus tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah memprioritaskan pemutakhiran data yang akurat dan pemberdayaan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus terus diperkuat agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan optimal.
Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Provinsi Lampung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amrullah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah. Hadir pula camat, OPD, TKSK dan ratusan lurah, SDM PKH serta operator kelurahan.
“Kita mutakhirkan (DTSEN) secara bersama, SDM untuk pemutakhiran kita perkuat, terutama kolaborasi antara operator data desa dengan RT, RW, dan unsur-unsur di dalam desa maupun kelurahan. Nanti juga bekerja sama dengan pilar-pilar sosial kami, salah satunya adalah para pendamping PKH,” terang Mensos seperti dilansir dari laman Kemensos, Senin 27 April 2026.
Data yang solid menjadi fondasi utama agar kebijakan perlindungan sosial berjalan efektif. ertama, datanya harus akurat agar bansosnya tepat sasaran. Kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan.
Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada penyaluran semata. Bantuan harus diikuti langkah pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.
Gus Ipul mengakui penyaluran bansos masih menghadapi tantangan karena sebagian data penerima belum sepenuhnya mutakhir. Namun, pemerintah terus melakukan konsolidasi agar bansos tepat sasaran.
“Selama satu tahun terakhir ini, kita betul-betul melakukan konsolidasi, dengan mengalihkan dari mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Maka pemutakhiran dari daerah dan desa penting,” jelasnya.
Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kemensos menyiapkan dua jalur pembaruan data, yakni jalur formal dan partisipatif.
Khusus jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial. Usulan kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah.
Sementara jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul - sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amrullah menyatakan pemerintah kota akan mendukung pembaruan DTSEN.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menjadi catatan kami terkait mengenai masalah data, segera nanti kita tindak lanjuti,” tambahnya.***
Data bansos 2026 ternyata belum sepenuhnya update, Kemensos tawarkan dua cara ini untuk update data bansos