Ilustrasi Aktivitas panen pangan di pekarangan rumah (homestead) menjadi solusi strategis menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Ilustrasi: AI Generated / Tim Redaksi Riwara.id, Izza Mafruhah)

RIWARA.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan menurunkan prevalensi stunting, khususnya bagi anak usia sekolah. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius berupa tekanan terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi.

Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Prof Dr Izza Mafruhah, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan akibat implementasi MBG dalam skala besar berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.

“Program ini sangat baik untuk perbaikan gizi, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan tekanan permintaan pangan yang signifikan,” ujarnya kepada RIWARA.id, Senin, 6 April 2026.

Penelitian yang dilakukan FEB UNS bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Tengah menemukan adanya potensi tekanan inflasi akibat lonjakan kebutuhan pangan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas produksi daerah.

Di Jawa Tengah, program MBG mencakup sekitar 6,45 juta siswa dari tingkat PAUD hingga SMA. Dengan kebutuhan karbohidrat rata-rata 60 gram per anak per hari, total kebutuhan beras untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar 7,74 ton per bulan.

Sementara itu, produksi beras di Jawa Tengah tercatat sebesar 5.113.022 ton per tahun. Jika dibandingkan secara proporsional, tambahan kebutuhan dari program MBG tersebut berkontribusi pada peningkatan permintaan sekitar 1,82 persen terhadap total produksi tahunan.

Meski secara agregat terlihat relatif kecil, tekanan ini menjadi signifikan ketika dilihat pada level daerah. Tercatat terdapat enam kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami lonjakan kebutuhan beras di atas 20 persen, sehingga sangat rentan memicu inflasi.

Tekanan juga terjadi pada komoditas protein dan sayuran. Meski secara agregat peningkatan kebutuhan protein relatif kecil, sekitar 0,049 persen dari total produksi, beberapa daerah menghadapi lonjakan ekstrem. Kota Surakarta mencatat peningkatan kebutuhan hingga 157,19 persen dibandingkan ketersediaan, sementara Kota Tegal mencapai 136,30 persen.

Sementara itu, komoditas sayuran dan rempah-rempah dinilai lebih rentan karena produksinya terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti dataran tinggi dan kawasan pertanian luas.

Kondisi ini berpotensi memicu inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation) apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maupun distribusi yang efektif. Inflasi pangan menjadi isu krusial karena proporsi pengeluaran pangan dalam rumah tangga tergolong tingg i dan sangat sensitif terhadap gangguan supply-demand.

Homestead Jadi Solusi Berbasis Rumah Tangga

Sebagai solusi, Prof Izza menawarkan pendekatan berbasis rumah tangga melalui model homestead, yakni sistem produksi pangan mandiri yang terintegrasi antara tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem pekarangan.

Menurutnya, homestead tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan ruang fisik, tetapi sebagai sistem sosial-ekologis yang menggabungkan sumber daya alam, pengetahuan lokal, serta peran komunitas.

“Homestead mampu mengurangi ketergantungan pada pasar, meningkatkan kualitas gizi, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap krisis pangan,” jelasnya.

Model ini juga dinilai efektif dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, mengingat sebagian besar pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah masih didominasi oleh kebutuhan pangan.

Dalam praktiknya, homestead mencakup beragam komoditas. Untuk sumber karbohidrat, masyarakat dapat menanam ubi, singkong, kentang, hingga labu. Sumber protein dapat diperoleh dari ayam petelur, ayam joper, serta ikan seperti lele dan nila. Selain itu, pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman obat dan rempah seperti jahe, kunyit, dan kencur, serta buah-buahan seperti pisang dan pepaya.

Sudah Diterapkan di Sejumlah Daerah

Implementasi homestead telah dilakukan di berbagai wilayah dan menunjukkan hasil positif. Salah satunya di Kelurahan Sumberagung, Secang, Magelang melalui program bina desa UNS yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan produksi pangan rumah tangga.

Manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain meningkatnya ketersediaan pangan, berkurangnya ketergantungan pada pasar, serta bertambahnya nilai ekonomi keluarga.

Program ini bahkan mendapat perhatian internasional setelah dikunjungi peneliti dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang memberikan respons positif.

Inisiatif serupa juga dikembangkan oleh Aisyiyah melalui konsep eduhomestead yang mengintegrasikan dapur SPPG dengan edukasi lingkungan dan pembelajaran bagi anak-anak serta komunitas. Program ini juga telah menarik perhatian pemerintah pusat.

Di Sukoharjo, Kelompok Wanita Tani (KWT) Pulosari Gayam turut mengembangkan homestead dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan dan obat keluarga.

Perlu Diperluas Secara Nasional

Pemberian bantuan Sarana Pengolah Sampah Organik dan Budidaya Magot oleh Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si. pada tata kelola sampah organik SPPG Aisyiyah Sukoharjo, 2 April 2026 (Foto: Prof. Dr. Izza Mafruhah, SE, M,Si.)

Melihat potensinya, Prof Izza menekankan pentingnya pengembangan homestead secara masif melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat.

Menurutnya, homestead dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kebutuhan pangan akibat program MBG dan stabilitas harga di pasar.

“Homestead merupakan strategi ketahanan pangan berbasis masyarakat yang konkret dan berkelanjutan. Ini bisa menjadi fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional,” tegasnya.

Dengan meningkatnya tekanan terhadap pasokan pangan, pendekatan berbasis komunitas seperti homestead dinilai menjadi solusi nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan program perbaikan gizi nasional.*