Kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia berlayar di laut lepas. Indonesia berencana mengakuisisi kapal ini sebagai bagian dari penguatan kemampuan pertahanan maritim nasional. (Foto: Ilustrasi di buat menggunakan teknologi buatan AI)

RIWARA.id — Rencana Indonesia mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat postur pertahanan nasional, khususnya di sektor maritim. Namun, langkah tersebut juga memunculkan perdebatan di kalangan analis terkait efektivitas, kesiapan operasional, serta beban anggaran yang menyertainya.

Pemerintah Indonesia menyatakan kapal induk tersebut akan diperoleh melalui skema hibah dari pemerintah Italia. Kapal yang mulai beroperasi pada 1985 dan dinonaktifkan pada 2024 itu ditargetkan tiba di Indonesia sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada 5 Oktober 2026.

Jika terealisasi, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk setelah Thailand. Di kawasan Asia, hanya beberapa negara seperti China, India, dan Jepang yang memiliki kemampuan serupa.

Modernisa si Pertahanan dan Visi Strategis

Akuisisi kapal induk ini dipandang sebagai kelanjutan dari program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang telah berjalan sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan pada 2019–2024.

Selama periode tersebut, pemerintah mengakuisisi berbagai platform militer, termasuk jet tempur, sistem persenjataan, dan kapal perang. Kehadiran kapal induk dinilai dapat memperluas spektrum kemampuan TNI, terutama dalam mendukung operasi maritim.

Dalam doktrin militer modern, kapal induk umumnya digunakan sebagai alat proyeksi kekuatan, yang memungkinkan suatu negara melaksanakan operasi militer maupun nonmiliter di wilayah yang jauh dari basis utama.

Analis pertahanan dari Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi), Beni Sukadis, menilai kapal induk dapat meningkatkan fleksibilitas operasi TNI.

“Kapal seperti itu mampu mendukung berbagai operasi, baik tempur maupun non-tempur, termasuk bantuan kemanusiaan,” ujar Beni.

Keterbatasan Teknis dan Usia Kapal

Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan bahwa Giuseppe Garibaldi merupakan kapal yang telah berusia hampir 40 tahun. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL), seperti Harrier.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pesawat dengan kemampuan tersebut. Kondisi ini dinilai dapat membatasi fungsi utama kapal induk sebagai landasan udara bergerak.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Jannus TH Siahaan, dalam opininya menyebutkan bahwa kesiapan operasi onal kapal induk memerlukan proses panjang.

“Pelatihan awak dan kesiapan operasional dapat memakan waktu bertahun-tahun, sementara biaya perawatan tetap berjalan,” tulisnya.

Beban Anggaran dan Skema Pembiayaan

Meski diperoleh melalui hibah, pengoperasian kapal induk tetap membutuhkan anggaran besar, terutama untuk proses retrofit atau penyesuaian ulang sistem kapal.

Sejumlah analis memperkirakan biaya operasional kapal induk dapat mencapai puluhan juta dolar AS per tahun, tergantung pada tingkat aktivitas dan konfigurasi operasional.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut.

“Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk retrofit agar kapal memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Namun, rincian biaya dan cakupan peningkatan belum disampaikan secara terbuka.

Perspektif Strategis dan Risiko Operasional

Dalam berbagai studi pertahanan, kapal induk umumnya digunakan untuk proyeksi kekuatan di luar wilayah nasional. Karakteristiknya yang besar dan kompleks juga membuat kapal jenis ini memerlukan perlindungan dari unsur pengawal.

Sejumlah kajian menyebutkan bahwa kapal induk berpotensi menjadi target dalam konflik modern, terutama dengan berkembangnya teknologi rudal jarak jauh.

Namun, sebagian analis menilai kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan konteks berbeda. Wilayah laut yang luas dan jalur pelayaran strategis dinilai memerlukan platform dengan daya jangkau tinggi.

Opsi Pemanfa atan Non-Tempur

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, menyatakan bahwa kapal induk tersebut berpotensi digunakan untuk operasi militer selain perang.

“Kita membutuhkan platform yang mampu mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dalam skala besar,” ujarnya.

Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal induk dapat difungsikan sebagai pusat logistik, rumah sakit terapung, serta basis operasi helikopter.

Namun, sejumlah peneliti menilai efektivitasnya dalam penanganan bencana masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kecepatan respons dan akses ke wilayah terdampak.

Alternatif Teknologi dan Adaptasi

Seiring perkembangan teknologi, beberapa analis menilai kapal induk dapat diadaptasi untuk mendukung operasi pesawat tanpa awak atau drone.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebutkan bahwa penggunaan drone dapat menjadi solusi antara dalam meningkatkan kemampuan pengawasan maritim.

“Drone dapat dimanfaatkan untuk misi intelijen, pengawasan, dan patroli di wilayah laut,” ujarnya.

Implikasi Kawasan dan Geopolitik

Akuisisi kapal induk juga memiliki implikasi di tingkat kawasan. Di Asia Tenggara, modernisasi kekuatan militer kerap menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan.

Namun, sejumlah analis menilai dampak akuisisi ini terhadap stabilitas kawasan relatif terbatas, mengingat kemampuan kapal yang tidak setara dengan kapal induk modern milik negara besar.

Antara Fondasi dan Risiko

Pengalaman Thailand dengan kapal induk Chakri Naruebet sering dijadikan pembanding. Kapal tersebut lebih banyak digunakan untuk misi non-tempur dan tidak selalu dioperasikan secara penuh.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kapal induk memerlukan dukungan sistem, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai.

Namun, sebagian analis menilai langkah Indonesia dapat menjadi tahap awal dalam membangun kemampuan operasional kapal induk secara bertahap.

Keputusan Indonesia untuk mengakuisisi kapal induk mencerminkan upaya memperkuat peran sebagai negara maritim. Namun, efektivitas langkah ini akan sangat bergantung pada perencanaan, pengelolaan anggaran, serta integrasi dengan strategi pertahanan nasional.

Sejumlah analis menilai, jika dikelola secara tepat, kapal induk dapat menjadi bagian dari penguatan kapasitas TNI AL. Sebaliknya, tanpa perencanaan matang, kapal tersebut berpotensi menjadi beban dalam jangka panjang.*