JAKARTA, RIWARA.ID- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat dan personel di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa permohonan resmi dari penyidik dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Suyudi, dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Salah satu pihak yang disebut dalam perkara ini adalah AS, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon).
AS diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon secara lisan. Padahal, aktivitas tersebut tidak dilengkapi permohonan resmi penyidik maupun dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses penegakan hukum.
"Ketika itu AS yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan. Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujar Suyudi.
Dugaan Penyadapan Ilegal Berlanjut dengan Penghapusan Data
Kapolri menjelaskan, dugaan pelanggaran tersebut tidak berhenti pada aktivitas penyadapan. Pada Oktober 2026, AS juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Selain itu, terdapat dugaan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dalam perkara ini dirahasiakan.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Suyudi memaparkan lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam praktik penyadapan tersebut.
Kelima tahapan itu meliputi pemberian perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, penyampaian hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dalam rantai pemberian perintah, penyadapan diduga bermula dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun dokumen pendukung berupa laporan polisi.
Dua Jalur Penyadapan di Lingkungan Polri
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi juga mengungkap adanya dua mekanisme provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem penyadapan.
Kedua mekanisme tersebut adalah jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 serta SOP Bareskrim Tahun 2009.
Dalam mekanisme ini, proses penyadapan harus diawali dengan surat permohonan dari penyidik. Dokumen tersebut wajib dilengkapi laporan polisi, resume perkara, analisis, serta sejumlah persyaratan pendukung lainnya.
Permohonan kemudian harus melewati proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum tim Technical Support Unit (TSU) melaksanakan penyadapan.
Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga dijalankan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.
Menurut Suyudi, kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat dan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara aktivitas penyadapan resmi.
Kapolri Tegaskan Penyadapan Harus Sesuai Aturan
Suyudi menegaskan bahwa penyadapan di lingkungan Polri tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Merujuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, kegiatan penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan administrasi, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur.
Selain itu, hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah.
Pengelolaan hingga pemusnahan data hasil penyadapan juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
"Selain itu, hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," ucapnya.
Pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pengawasan internal Polri, terutama terkait penggunaan kewenangan dan teknologi penyadapan agar tidak disalahgunakan di luar kepentingan penegakan hukum. ***
.jpg)
Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal di lingkungan Polri periode 2025–2026. Siapa yang perintahkan penyadapan?