RIWARA.id – Koalisi komunitas pecinta dan penyejahtera hewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan DPRD Kota Surakarta untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang melarang secara tegas perdagangan daging hewan nonpangan, khususnya anjing, di Kota Solo.
Desakan ini kembali mencuat di tengah bergulirnya pembahasan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang saat ini sedang diproses oleh panitia khusus DPRD Surakarta.
Dalam pembahasan regulasi tersebut, pihak eksekutif dan legislatif bahkan sempat menghadirkan sejarawan akademis untuk menelusuri akar historis serta kebiasaan konsumsi daging anjing di wilayah Surakarta.
Vice Manager Investigasi Dog Meat Free Indonesia (DMFI), Mustika, menegaskan bahwa Kota Solo membutuhkan payung hukum setingkat peraturan daerah yang memiliki daya paksa dan sanksi hukum nyata.
Menurut Mustika, instrumen berupa Surat Edaran (SE) Wali Kota yang selama ini berlaku di lapangan terbukti tidak cukup efektif untuk meredam dan menghentikan mata rantai perdagangan daging anjing.
Banyak pelaku usaha dan pedagang kuliner ekstrem menganggap Surat Edaran tersebut hanya sebatas imbauan administratif tanpa implikasi sanksi pidana maupun denda.
"Kami sendiri awalnya sudah mendesak adanya SE. Kami berpikir SE ini akan bisa menekan, tapi ternyata tidak bisa. Karena pedagang lebih banyak berbicara bahwa SE itu hanya imbauan," tegas Mustika di Solo, Sabtu (7/11/2026).
Berdasarkan data dan penelusuran lapangan yang dilakukan tim investigasi DMFI, angka pasokan anjing untuk kebutuhan konsumsi di kawasan Solo Raya tergolong masih sangat tinggi.
Sebagian besar anjing tersebut dipasok dari luar daerah tanpa melalui dokumen lalu lintas hewan maupun pemeriksaan kesehatan hewan yang memadai di titik perbatasan.
Kondisi mobilitas pasokan ilegal ini dinilai sangat riskan memicu ledakan kasus penyakit zoonosis menular, utamanya ancaman penularan virus rabies di kawasan permukiman penduduk.
Selain risiko penyakit rabies, DMFI juga menyoroti potensi pencampuran daging anjing secara tersembunyi ke dalam produk olahan makanan komersial lainnya.
Praktik manipulasi bahan pangan semacam ini dinilai mencederai prinsip perlindungan konsumen serta mengancam standar keamanan pangan nasional.
Atas dasar pertimbangan kesehatan dan hukum tersebut, DMFI mendesak agar pasal-pasal dalam Raperda yang sedang digodok mencantumkan norma larangan yang lugas dan mengikat.
Senada dengan DMFI, Pendiri (Founder) Rumah Difabel Meong (Rudi Meong), Ning Hening Yulia, turut menyuarakan urgensi pencantuman klausul larangan secara eksplisit dan rinci.
Yulia menilai, Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus secara gamblang merinci jenis-jenis hewan nonpangan yang dilarang keras untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi.
Apabila regulasi tersebut disusun secara normatif atau abu-abu tanpa menyebut nama spesies, muncul celah hukum yang membuat pelaku usaha menganggap praktik tersebut masih ditoleransi di Kota Solo.
Lebih jauh, Yulia mengingatkan bahwa keberadaan perdagangan daging anjing yang marak berdampak langsung terhadap reputasi Kota Solo di mata internasional.
Pembiaran terhadap praktik ini dikhawatirkan memperkuat stigma negatif bahwa Surakarta identik dengan pusat jajanan daging anjing.
Stigma buruk tersebut berpotensi menurunkan citra Solo sebagai kota budaya yang ramah dan dapat mengganggu perkembangan industri pariwisata daerah, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Oleh karena itu, komunitas mendesak Pemkot Surakarta dan DPRD agar mengutamakan integritas citra kota serta jaminan kesehatan publik di atas kepentingan perdagangan ilegal hewan nonpangan. (*)
.jpg)
DMFI dan Rudi Meong desak Pemkot Solo sahkan Raperda larangan perdagangan daging anjing demi cegah rabies dan jaga citra pariwisata.