RIWARA.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan skema kepesertaan menjadi fokus utama dalam persiapan krusial aktivasi Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2027 sebagai amanat amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dalam desain program ini, LPS menegaskan bahwa subjek kepesertaan bukanlah masyarakat secara langsung, melainkan perusahaan asuransi umum dan jiwa yang beroperasi di tanah air.
Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi LPS, Aroma Patria, menjelaskan bahwa perusahaan asuransi sosial, program asuransi wajib, serta reasuransi tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan penjaminan polis tersebut.
"Sebab, dalam desain program Penjaminan Polis Asuransi, peserta Penjaminan Polis Asuransi bukanlah masyarakat secara langsung, melainkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan asuransi umum dan asuransi jiwa," ujar Aroma di Yogyakarta, dalam acara Media Workshop untuk media di wilayah Joglosemar, Jumat-Minggu (6-8/11/2026).
Ia menambahkan, industri keuangan dan masyarakat luas perlu mencermati aspek kepesertaan ini secara mendalam. Meskipun UU P2SK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk bergabung dalam program penjaminan, status kepesertaan tersebut tidak diberikan secara serta-merta tanpa seleksi ketat.
Setiap perusahaan asuransi wajib memenuhi tingkat kesehatan tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi oleh otoritas terkait.
Standar tingkat kesehatan tersebut nantinya akan ditetapkan langsung oleh LPS melalui koordinasi intensif bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Parameter utamanya diukur berdasarkan perhitungan Risk-Based Capital (RBC) dari masing-masing perusahaan asuransi.
Penggunaan prasyarat tingkat kesehatan ini merujuk pada praktik terbaik atau best practice internasional yang terbukti sukses diterapkan oleh negara-negara lain dalam mengelola program penjaminan polis asuransi.
Langkah selektif di fase awal ini dinilai krusial agar program penjaminan dapat berjalan tanpa hambatan struktural yang berarti bagi stabilitas sektor keuangan nasional.
"Dengan mewajibkan syarat tingkat kesehatan tertentu, diharapkan program Penjaminan Polis Asuransi dapat terhindar dari risiko kegagalan peserta di fase awal implementasi," tegas Aroma.
Selain itu, penetapan syarat kesehatan yang ketat juga memegang peranan vital untuk menjamin keberlanjutan manfaat program perlindungan jangka panjang bagi pemegang polis di kemudian hari.
Sementara itu, Direktur Group Penanganan Klaim Polis LPS, Muhamad Yusron, memastikan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola kepesertaan yang jelas serta penyediaan waktu transisi yang memadai bagi pelaku industri.
Menurut Yusron, manajemen masa transisi yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan proses kepesertaan yang tertib sekaligus menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
"Ada beberapa tantangan, antara lain bagaimana mengelola masa transisi ketika terdapat perusahaan asuransi yang belum memenuhi syarat kepesertaan pada tahap awal," ungkap Yusron.
Oleh karenanya, LPS menyiapkan skema transisi yang transparan dan terukur guna memberikan keleluasaan waktu bagi perusahaan asuransi dalam merapikan persyaratan tanpa memicu kepanikan pasar.
Dalam fase registrasi kepesertaan mendatang, LPS telah memetakan beberapa tahapan fokus operasional secara rinci dan sistematis demi kelancaran proses integrasi industri asuransi.
Tahapan tersebut mencakup pendaftaran kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-andmasing entitas.
Bagi perusahaan asuransi yang masih memerlukan penguatan kondisi keuangan, LPS bersama OJK akan memberikan waktu transisi khusus untuk memperbaiki performa finansial serta meningkatkan kesiapan operasional.
Jangka waktu perbaikan yang dialokasikan berkisar selama dua bulan, di mana jika dalam batas waktu tersebut perusahaan belum mencapai status sehat, maka perusahaan yang bersangkutan belum dapat bergabung dalam program penjaminan.
Kendati demikian, perusahaan asuransi tersebut tetap diberikan kesempatan untuk mengulang proses registrasi dan evaluasi kesehatan pada periode berikutnya setelah pembenahan internal selesai dilakukan.
Melalui seluruh rangkaian persiapan matang ini, LPS optimistis implementasi Penjaminan Polis Asuransi pada pertengahan 2027 mendatang dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian perlindungan yang optimal bagi masyarakat. (*)
.jpg)
LPS siapkan skema kepesertaan Penjaminan Polis Asuransi jelang target implementasi Juli 2027. Perusahaan asuransi wajib penuhi syarat kesehatan OJK.