RIWARA.id – Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan pengangkatan sebanyak 242.482 guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, menjadi PPPK Penuh Waktu secara otomatis tanpa seleksi. Pengangkatan itu dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan status kepegawaian sekaligus memberikan kepastian jenjang karier bagi para tenaga pendidik. Perubahan status tersebut juga didukung dengan upaya penguatan kesejahteraan, melalui pemenuhan hak penghasilan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, perlindungan profesi, pengembangan kompetensi, dan apresiasi terhadap pengabdian guru juga menjadi prioritas penting dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.
“Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Memperbaiki kondisi kehidupan para guru harus menjadi prioritas kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto yang dikutip Riwara.id dari akun Instagram @bakom.ri, Minggu 8 November 2026.
Nasib Guru Honorer atau Non-ASN
Sementara, bagi guru yang masih berstatus honorer atau non-ASN di tahun 2026, tidak langsung mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut ini beberapa upaya pemerintah untuk nasib tenaga honorer di tahun 2027:
- Guru honorer yang belum diangkat tetap dapat menjalankan tugasnya seperti biasa selama masih dibutuhkan oleh instansi tempat mereka bekerja. Mereka juga harus terdata dalam basis data tenaga non-ASN BKN. Honor yang diterima berasal dari anggaran pemerintah daerah masing-masing.
- Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mempertahankan tenaga non-ASN di sektor penting seperti layanan pendidikan, kesehatan, serta administrasi dasar.
- Bagi guru non-ASN yang tidak lolos seleksi CPNS 2027, pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum agar mereka tetap dapat mengajar hingga masa pensiun.
- Bagi guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK/PPPK Paruh Waktu, pembayaran honor dapat didukung melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemerintah secara resmi melarang instansi untuk mengangkat tenaga honorer baru mulai tahun 2026. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN.
- Pemerintah pusat dan daerah masih terus melakukan penataan serta evaluasi formasi dan kemampuan keuangan, untuk mencari solusi lanjutan bagi tenaga non-ASN yang masih tersisa.
Sementara, dalam kebijakan baru, pemerintah akan memperpanjang masa perjanjian bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan cut-off Desember 2024, yang masa penjanjiannya berakhir pada Desember 2026.
Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru non-ASN untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027, yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027. Dari kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap mampu mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan.
..jpg)
.jpg)
Pemerintah tengah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027. Selain itu, juga menyiapkan regulasi baru untuk guru honorer atau non-ASN.