RIWARA.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan penghentian sementara operasional sebuah travel umrah yaitu PT Seven Sky View. Penghentian operasional itu berupa pemblokiran akses perusahaan pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).
Langkah ini diambil karena ditemukan dugaan penyalahgunaan akses sistem, serta persoalan pelayanan jemaah umrah. Tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan perlindungan Kemenhaj kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pengawasan, PT Seven Sky View diduga menyalahgunakan akun Siskopatuh dengan cara menjual akses akun miliknya, kepada perusahaan non-Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara berulang. Penyalahgunaan akses ini berpotensi menghilangkan tanggung jawab penyelenggara, dan menyulitkan penelusuran jika terjadi persoalan dalam pelayanan jemaah umrah.
Selain dugaan penyalahgunaan akses sistem, travel umrah nakal tersebut juga tercatat memiliki permasalahan terkait keterlambatan kepulangan 83 jemaah umrah, yang terjadi pada bulan Agustus 2026.
Berdasarkan laporan dari perusahaan travel tersebut, tiga jemaah telah dipulangkan pada 1 Agustus 2026, sedangkan 80 jemaah lainnya masih menunggu proses pemulangan. Lalu, dalam perkembangannya, tiket kepulangan 80 jemaah akhirnya dibeli secara mandiri oleh masing-masing jemaah.
Kemenhaj juga mendapatkan informasi tentang adanya jemaah perusahaan travel tersebut yang telah membayar biaya perjalanan umrah, tetapi belum diberangkatkan sesuai jadwal yang telah dijanjikan.
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, melalui Kasubdit Pengawasan Umrah, Andi Taufik, telah melakukan upaya klarifikasi terhadap travel umrah itu, tetapi direktur perusahaan tidak memenuhi panggilan Kemenhaj. Saat dilakukan peninjauan ke lapangan, kantor perusahaan travel itu ternyata sudah tidak lagi beroperasi.
Dari hasil pengawasan tersebut, Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Umrah, Ronald Paul Sinyal, kemudian memblokir akses PT Seven Sky View pada Siskopatuh, sebagai upaya penghentian sementara operasional perusahaan.
Kasubdit Bina Umrah, Edayanti, menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penyelewengan penyelenggaraan umrah yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Penyelenggaraan ibadah umrah tidak boleh sembarangan. Setiap pihak yang menghimpun dan memberangkatkan jemaah harus memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Edayanti dikutip Riwara.id dari laman haji.go.id, Sabtu 7 November 2026.
Ia juga menegaskan jika penggunaan akses Siskopatuh milik PPIU lain tidak dapat dijadikan jalan pintas untuk menjalankan penyelenggaraan umrah tanpa izin. Praktik ini berisiko menghilangkan tanggung jawab penyelenggara dan menyulitkan jemaah, ketika menghadapi persoalan pelayanan ibadah.
“Penghentian sementara operasional ini merupakan upaya pengendalian untuk mencegah persoalan baru dan melindungi masyarakat. Kami ingin semua penyelenggara ibadah umrah mampu bertanggung jawab atas layanan yang diberikan, dan tidak mengabaikan hak para jemaah,” ungkapnya.
Edayanti juga mengingatkan semua PPIU untuk memastikan legalitas, kesiapan tiket, visa, akomodasi, dan seluruh layanan, sebelum menerima serta memberangkatkan para jemaah.
“Jangan sampai terjadi masyarakat sudah membayar, tetapi dibiarkan menunggu tanpa kepastian keberangkatan. Penyelenggaraan umrah berkaitan langsung dengan ibadah dan kepercayaan di masyarakat. Maka, perlindungan jemaah harus menjadi prioritas utama,” imbuhnya.
Kemenhaj juga mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas PPIU sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan ibadah umrah. Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan penawaran paket murah ibadah umrah, tanpa kejelasan identitas penyelenggara dan fasilitas perjalanannya.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kemenhaj melakukan penghentian sementara operasional PT Seven Sky View, dengan cara pemblokiran akses perusahaan pada Siskopatuh.