Gusar Pajak Pembalut Semakin Memberatkan, DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang PPN

Pajak Pembalut wanita harus direformasi pemerintah (Foto: Magnific)

RIWARA.id - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar melakukan evaluasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan.

Dilansir dari DPR.go.id, menurut Anis, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan juga kemampuan daya beli dari masyarakat. 

Apalagi pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan serta kebersihan perempuan.

Anis juga menilai polemik PPN pembalut tidak hanya dilihat dari sisi ketentuan administrasi perpajakan semata tapi juga dari hal lain.

Pemerintah juga harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap kondisi ekonomi. 

“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis yang dikutip dari DPR.go.id.

Anis juga menjelaskan bahwa PPN pembalut merupakan konsekuensi dari ke tentuan perpajakan yag berlaku di Indonesia.

Tapi, hal tersebut tidak menutup ruang bagi pemerintah dalam mengkaji kembali kebijakan, terutama dalam hal dampak sosial yang harus diperhatikan. 

Karena pada akhirnya, beban pajak konsumsi akan ditanggung oleh konsumen dan masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat dari kalangan menengah atas, pajak pembalut yang besar tentu tidak terasa sama sekali dampaknya.

Tapi bagi perempuan yang berasal dari kalangan menengah bawah sampai kalangan miskin, pekerja informal maka pajak pembalut akan sangat terasa sekali. 

“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Minta Ada Kajian Lagi

Anis secara khusus mendorong agar Kementerian Keuangan bisa melakukan kajian kebijakan pembebasan PPN bagi produk pembalut wanita.

Kajian tersebut harus bisa mempertimbangkan keseimbangan antara dampak penerimaan negara dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. 

“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkapnya.

Terakhir, Anis berharap pemerintah tidak hanya menjelaskan status pembalut sebagai barang yang kena pajak tapi juga membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang lebih adil lagi.

Keberhasilan kebijakan fiskal tidak diukur dari pencapaian target penerimaan negara saja tapi juga dilihat dari kemampuan melindungi daya beli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Semoga Bermanfaat.***