RIWARA.id – Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi bermagnitudo (M) 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jaringan telekomunikasi dilaporkan telah pulih 100 persen, disusul penyiapan bantuan perbaikan rumah serta penggantian dokumen kependudukan secara gratis bagi para penyintas.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengonfirmasi bahwa konektivitas telekomunikasi di wilayah terdampak bencana kini sudah beroperasi normal kembali.
Kondisi tersebut berhasil dicapai setelah tim teknis bergerak masif memperbaiki ratusan infrastruktur menara pemancar yang sempat lumpuh saat gempa mengguncang pada Sabtu (15/8/2026).
"Per pukul 18.00 WIB tanggal 18 Agustus 2026, sudah 99,9 persen site BTS terdampak gempa NTT yang berhasil dipulihkan. Hanya tinggal satu yang masih dalam proses perbaikan di Manggarai, sementara daerah lain sudah pulih sepenuhnya," ujar Meutya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pemulihan cepat pada 812 menara BTS yang tersebar di 11 kabupaten/kota tersebut menjadi kunci vital untuk mendukung pemulihan pascabencana, koordinasi lapangan, serta mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun berkomunikasi dengan keluarga.
Selain pemulihan akses komunikasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan skema bantuan finansial bagi warga yang bangunan rumahnya mengalami kerusakan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan stimulus perbaikan rumah senilai Rp15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk kerusakan sedang.
Sementara bagi warga yang rumahnya berkategori rusak berat atau hancur total, pemerintah akan membangunkan hunian tetap (huntap) baru.
Selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung, para penyintas diberikan opsi untuk menempati hunian sementara (huntara) atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk menyewa tempat tinggal.
"Pendataan dan verifikasi harus cepat dan akurat agar bantuan tepat sasaran serta menghindari data ganda. Kami juga meminta tiap daerah membentuk satgas percepatan penanganan darurat," tegas Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Kabupaten Ngada, Selasa (18/8/2026).
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan seluruh pelayanan penggantian berkas dan dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa tidak dipungut biaya alias gratis.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan jajaran Ditjen Dukcapil untuk langsung menerbitkan ulang KTP-el, Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran para pengungsi menggunakan basis data terpusat dan teknologi pengenal wajah (face recognition).
"Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu. Semua data penduduk terintegrasi di server pusat sehingga proses cetak ulang sangat cepat," kata Tito usai meninjau posko pengungsian di Desa Waekokak, Kabupaten Nagekeo, Selasa (18/8/2026).
Kemendagri juga berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk penerbitan ulang sertifikat tanah yang rusak, serta berkoordinasi dengan Polri terkait pengurusan dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, dan BPKB milik warga terdampak. (*)
Jaringan telekomunikasi NTT pulih pascagempa M 7,7. BNPB siapkan bantuan rumah hingga Rp30 juta dan Kemendagri cetak ulang dokumen gratis.